Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum mengesahkan amendemen perjanjian jual beli listrik (PJBL) PLTP Unit-2 Muara Laboh dan PLTP Rajabasa.
Kedua pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) itu garapan PT Supreme Energy bersama dengan konsorsium Jepang, Sumitomo Corporation dan Inpex Geothermal Ltd.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, negosiasi amendemen PJBL dua pembangkit panas bumi itu telah selesai secara prinsip. Namun, Kementerian ESDM perlu menunggu rekomendasi dari BPK sebelum PJBL baru ditandatangani.
“Saat ini masih menunggu rekomendasi dari BPK sebelum amendemen PJBL ditandangani kedua pihak. Tentunya agar sesuai dengan ketentuan yang ada,” kata Eniya saat dihubungi, Rabu (20/3/2024).
Adapun, negosiasi PJBL Unit 2 PLTP Muara Laboh, Solok Selatan, Sumatra Barat dilakukan satu paket dengan PLTP Rajabasa, Lampung. Perundingan PJBL pembangkit dengan kapasitas masing-masing 80 megawatt (MW) dan 110 MW itu diharapkan selesai dalam waktu dekat.
Presiden Direktur dan CEO Supreme Energy Nisriyanto menuturkan, negosiasi PJBL dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berjalan panjang. Nisriyanto beralasan sejumlah hal menjadi pertimbangan dalam perundingan seperti harga serta struktur PJBL yang relatif kompleks.
Baca Juga
“Memang struktur PJBL biasanya kompleks sehingga banyak hal yang harus diklarifikasi dan didiskusikan,” tutur Nisriyanto.
Di sisi lain, Nisriyanto mengatakan, perseroan berkomitmen untuk segera mengembangkan dua blok panas bumi itu setelah mendapat persetujuan amandemen PJBL bersama dengan PLN.
“Untuk PLTP Muara Laboh, kita komitmen untuk segera dapat mengembangkan Unit-2 dan unit selanjutnya,” kata dia.
