Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) buka suara usai kabar rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) banyak disorot karena disebut terlalu kecil.
Kepala OIKN Bambang Susantono, menuturkan bahwa rumah menteri di IKN yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
"Direktorat Jenderal Cipta Karya pasti memiliki standar-standar yang memang mereka lakukan dan sudah jalankan selama ini. Saya kira PUPR membangun sesuai standar," jelasnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (18/3/2024).
Hal senada juga sebelumnya sempat disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, yang menyebut ukuran rumah menteri di IKN memang sengaja dibangun secara compact.
Danis merinci, rumah tapak jabatan menteri tersebut dibangun di tanah seluas 1.000 meter persegi (m3) dengan total luas bangunan sebesar 500 m3.
"Itu kan luasnya sekitar 1.000 m3 tanahnya, bangunannya sekitar 500 m3. Ini kan sejalan dengan konsep compact city," jelas Danis.
Baca Juga
Adapun, berdasarkan catatan Bisnis, Rabu (25/1/2023) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disebutkan pembangunan 36 rumah dinas menteri di IKN memakan biaya sebesar Rp519,05 miliar melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2022-2024. Artinya, biaya rumah menteri senilai Rp14,4 miliar per unit.
Sementara itu, hingga periode 7 Maret 2024 progres pembangunan RTJM telah mencapai 84%.
Kementerian PUPR menargetkan, rumah tapak menteri tersebut telah rampung secara keseluruhan dan mulai difungsionalkan pada Juni hingga Juli 2024.
