Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyatakan pihaknya turut terkena kebijakan automatic adjustment yang menyebabkan anggaran Rp21 miliar diblokir Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menuturkan bahwa total anggaran yang terpangkas tersebut sebesar 5% dari total pagu anggaran OIKN pada 2024 yakni Rp434 miliar.
"Pagu DIPA nya Rp434 miliar, tapi ada yang diblokir seperti Kementreian/Lembaga (K/L) lainnya. Sehingga, total anggaran belanjanya menjadi Rp412 miliar," kata Bambang dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).
Bambang menuturkan, secara garis besar alokasi pagu DIPA 2024 akan digunakan untuk mendukung 2 program utama, yakni program pengembangan kawasan strategis sebesar 46,7% atau senilai Rp202,89 miliar.
Sementara sisanya yakni sebesar Rp231,12 miliar atau sebesar 53,3% dari total anggaran untuk menjalankan program dukungan manajemen.
Sejalan dengan pemangkasan sementara anggaran tersebut, secara terpisah OIKN juga menjelaskan bahwa pada bulan ini pihaknya hendak mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp112 miliar.
Baca Juga
Tidak hanya itu, Bos OIKN itu juga menyebut pihaknya akan kembali mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran pada Mei 2024 mendatang sebesar Rp3,5 triliun dalam rangka menjalankan program pengelolaan dan pemeliharaan sejumlah sarana dan prasarana yang telah rampung dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Pada Maret ini kami berencana untuk mengajukan usulan tambahan 2024. Pada Mei akan ada diskusi atau pembicaraan lebih lanjut misalnya pemeliharaan gedung dan bangunan yang sudah selesai," ujarnya.
Bambang menuturkan, Deputi Sarana dan Prasarana akan menyerap usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,17 triliun.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital akan menyerap usulan anggaran tambahan sebesar Ro864,39 miliar, dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp457,2 miliar.
Selanjutnya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp57,44 miliar serta Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp15,03 miliar.
