Bisnis.com, JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap pihaknya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,5 triliun pada tahun ini.
Kepala OIKN, Bambang Susantono, menjelaskan usulan tambahan anggaran tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan operasional dan pemeliharaan sejumlah sarana prasarana infrastruktur yang bakal rampung digarap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini di IKN.
"Pada Maret ini kami berencana untuk mengajukan usulan tambahan 2024. Pada Mei akan ada diskusi atau pembicaraan lebih lanjut misalnya pemeliharaan gedung dan bangunan yang sudah selesai," kata Bambang dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3/2024).
Dia mengungkapkan, rencananya Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN akan menyerap tambahan anggaran sebesar Rp2,17 triliun.
Mengacu pada paparan yang dibagikan, Deputi Sarana dan Prasarana akan mengalokasikan anggaran tersebut untuk mendukung 22 program yang akan dijalankan.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital akan menyerap usulan anggaran tambahan sebesar Ro864,39 miliar, dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Rp457,2 miliar.
Baca Juga
Selanjutnya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Rp57,44 miliar serta Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan Rp15,03 miliar.
Seiring dengan hal itu, Bambang sekali lagi menjelaskan, mayoritas tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk mendukung rencana serah terima gedung dengan Kementerian PUPR.
"Kami dalam sesi terpisah ingin mengajukan beberapa rencana tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana prasarana yang nantinya akan diserahterimakan kepada kami dari Kementerian dan Lembaga," jelasnya.
Sebelumnya, OIKN melaporkan bahwa sepanjang 2023 pihaknya telah menyerap realisasi anggaran mencapai Rp271,71 miliar. Di mana, anggaran tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan IKN.
Sementara itu, alokasi anggaran yang dimiliki OIKN yakni Rp434 miliar yang terbagi untuk seluruh kedeputian dan kesekretariatan.
Di mana, secara garis besar alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung 2 program utama, yakni program pengembangan kawasan strategis sebesar 46,7% atau senilai Rp202,89 miliar.
