Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pemerintah telah menyelesaikan 195 proyek strategis nasional (PSN) secara kumulatif dari 2016 sampai dengan Februari 2024 yang telah beroperasi penuh dengan nilai sebesar Rp1.519 triliun.
Dia melanjutkan bahwa terdapat 77 proyek dan 13 proyek dalam tahap konstruksi atau beroperasi sebagian dengan nilai mencapai Rp2.960,7 triliun. Sehingga total PSN yang dibangun pemerintah berjumlah 285 proyek.
Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Istana Negara, Senin (18/3/2024).
“Pada 2024, terdapat 41 PSN yang [ditargetkan] selesai, yaitu Januari—Maret ada 5 proyek, April sampai september ada 24 proyek, Oktober—Desember ada 12 proyek,” kata Airlangga.
Kendati demikian, Airlangga melanjutkan bahwa sebanyak 36 PSN yang ditargetkan selesai periode April—Desember saat ini ada beberapa isu yang dilaporkan, utamanya terkait permasalahan tata ruang.
Sehingga dalam ratas tersebut sudah dibahas dan hingga akhir 2024 dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Baca Juga
Airlangga menyebut PSN yang masih mengalami kendala misalnya,Tol Gilimanuk–Mengwi yang tadinya merupakan proyek unsolicited atau proyek yang diinisiasi badan usaha akan diubah menjadi solicited atau diprakarsai pemerintah. Nantinya, proses tersebut akan dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Kemudian pengembangan PSN di kawasan industri pupuk Fak Fak yang juga mengalami masalah KLHK. Lalu, masalah tanah ulayat yang telah dilaporkan kepada Kepala Negara.
Selanjutnya, Kawasan Industri Terpadu Batang terkait dengan harga gas US$6 dolar yang telah ditentukan sehingga dalam penyelesaiannya akan diadakan rapat khusus.
Tidak hanya itu, Airlangga juga melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa akan ada 14 PSN baru yang periodenya dilakukan oleh swasta atau pembiayaan dari swasta.
“PSN baru ini akan menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN dan ini disetujui oleh Presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” pungkas Airlangga.
