Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (MenkopUKM) Teten Masduki optimistis Indonesia bisa mengadopsi metode credit scoring dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Teten mengakui banyak pihak yang mengkritik usulan darinya agar lembaga pembiayaan termasuk perbankan menerapkan credit scoring untuk penyaluran KUR UMKM, alih-alih dengan agunan. Kendati diragukan, Teten mengaku yakin credit scoring jadi jurus jitu mempermudah akses pembiayaan UMKM, karena sudah ada ratusan negara yang menerapkan metode tersebut.
"Memang banyak kritik, termasuk ke saya, apa bisa credit scoring untuk UMKM yang belum pernah menerima atau mengakses pembiayaan?," ujar Teten saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jumat (8/3/2024).
Menurut Teten, 145 negara yang lebih dahulu menerapkan credit scoring hanya menggunakan data pembayaran listrik dan telekomunikasi calon debitur untuk keputusan penyaluran pendanaan. Negara-negara itu bisa menyalurkan kredit hanya dengan memantau rekam jejak digital mengenai kesehatan usaha UMKM.
"Credit scoring itu tidak harus pakai data perbankan, tapi bisa juga pakai data pembayaran listrik, termasuk juga data telekomunikasi. Nah itu sudah cukup di beberapa negara," ungkap Teten.
Inisiatif dan inovasi teknologi perbankan dan layanan pembiayaan nonperbankan diperlukan untuk menerapkan credit scoring di Indonesia. Bahkan, menurut Teten sudah ada beberapa perusahaan fintech yang melakukan credit scoring dalam menyalurkan pendanaan ke UMKM hingga Rp2 miliar.
Baca Juga
"Mereka tahu persis calon nasabahnya punya kemampuan membayar cicilannya, nah itu yang harus dikembangkan, jangan tetap syaratnya adalah agunan kan UMKM enggak punya agunan, pasti terkendala," jelasnya.
Selain credit scoring, Teten juga mengusulkan untuk perbaikan ekosistem keuangan mikro. Misalnya, pembiayaan murah kepada agregator atau koperasi sebagai offtaker produk petani atau UMKM. Dengan adanya offtaker yang menjamin kepastian produk bisa terjual dinilai bakal membuat perbankan semakin yakin untuk menyalurkan KUR.
"Termasuk juga harus diperluas persentase UMKM kita yang menjadi rantai pasok industri. Itu juga jadi ekosistem yang kami yakini akan mempercepat pembiayaan untuk UMKM," katanya.
Adapun pemerintah menargetkan penyaluran KUR UMKM pada 2024 sebesar 30%. Namun, Teten menyebut porsi penyaluran KUR UMKM tahun lalu justru turun di kisaran 19%.
"Presiden juga mengeluhkan, harapan presiden kan di 2024 diharapkan 30% [KUR UMKM], tapi kenyataannya tahun lalu turun lagi dari 21% jadi 19%, kami mengusulkan supaya penyaluran KUR diperluas termasuk melibatkan koperasi simpan pinjam termasuk P2P lending [fintech peer-to-peer lending]," jelas Teten.
