Bisnis.com, DENPASAR - Pemerintah terus mengoptimalkan pelaksanaan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa ini akan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing industri di Tanah Air, yang berujung pada terpacunya pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat.
“Pada tahun 2023, belanja produk dalam negeri berkontribusi 0,68 persen terhadap perekonomian dan menyerap 1,30 persen atau 1,82 juta tenaga kerja. Jika performa ini terus ditingkatkan, kami yakin akan berkontribusi untuk mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045,” kata Luhut pada pembukaan Business Matching 2024 di Denpasar, Bali, Selasa (5/3/2024).
Luhut mengatakan bahwa di tengah tensi politik dan perlambatan ekonomi global, ekonomi nasional mampu tumbuh positif sebesar 5,05 persen. Capaian ini lebih baik dari kinerja sejumlah negara maju.
Oleh karena itu, menurut Luhut, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri selama dua tahun terakhir sudah pada jalur yang tepat.
“Untuk itu, saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atas upaya meningkatkan belanja produk dalam negeri,” ujarnya.
Baca Juga
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian (Kemenperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa pihaknya menginisiasi penyelenggaraan business matching pada tahun 2022, dan telah menjadi kegiatan rutin setiap tahun hingga saat ini.
Agus menegaskan, agar penyerapan PDN dapat lebih tinggi, terdapat lima langkah yang diambil oleh Kemenperin. Pertama, menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian No. 46/2022 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen dalam Negeri untuk Industri Kecil.
“Untuk itu, kami membutuhkan dukungan dari seluruh kepala daerah agar industri kecil di wilayah kerjanya dapat memanfaatkan fasilitas Permen tersebut agar mendapatkan sertifikasi,” jelasnya.
Kedua, menambah jumlah surveyor agar dapat semakin banyak menerbitkan sertifikat TKDN. Selanjutnya, akan melakukan penyesuaian cara menghitung TKDN yang merupakan arahan terakhir dari Bapak Presiden.
Evaluasi perlu dilakukan mengingat karakter industri yang berbeda, sehingga harus jeli dan tidak bisa menggeneralisasi cara menghitung maupun threshold TKDN yang sudah ditetapkan. Misalnya dari cost basediubah jadi process base atau sebaliknya.
“Penyesuaian caran menghitung TKDN merupakan ongoing process yang sekarang sedang dilakukan Kemenperin,” ucap Agus.
Terakhir, Kemenperin terus melakukan pengawalan terhadap realisasi belanja PDN serta pemenuhan kebutuhan produk-produk dalam pengadaan barang dan jasa.
Business Matching 2024 merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah dilaksanakan sukses sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan pelaku industri selaku produsen dengan penggunan produk dalam negeri khususnya yang menggunakan anggaran pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa.
Pada Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024, Kemenperin menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kegiatan ini juga didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
