Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada penciutan lahan dari luasan konsesi yang saat ini dipegang PT Vale Indonesia Tbk (INCO).
Kepastian itu disampaikan Luhut selepas penandatanganan perjanjian transaksi definitif akuisisi saham INCO antara PT Mineral Indonesia (MIND ID) dengan Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (SMM).
“Saya kira kita setuju tidak ada penciutan dari Vale karena kita ingin menjadi model di dunia bahwa penataan lingkungan di Vale Indonesia itu sangat baik,” kata Luhut di Jakarta, Senin (26/2/2024).
Luhut menilai investasi serta tata kelola tambang yang dikerjakan INCO untuk proyek untuk Proyek Sorowako, Pomalaa, dan Bahodopi relatif berjalan baik. Dia berharap hilirisasi tambang dari INCO itu dapat memasok kebutuhan turunan nikel untuk pasar Eropa hingga Amerika Serikat nantinya.
“Meskipun sudah dikelola dengan baik ESG-nya, namun saya lihat program hilirisasinya masih jauh dari yang lain, dan ini perlu ditindaklanjuti,” kata Luhut.
Seiring dengan ditandatanganinya perjanjian transaksi akuisisi saham INCO, Luhut pun meminta seluruh kementerian teknis untuk segera menyelesaikan segala perizinan yang dibutuhkan INCO, terutama izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Baca Juga
“Saya terakhir minta kepada teman-teman menteri, semua perizinan-perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera,” kata dia.
Setelah transaksi selesai, MIND ID akan memegang sekitar 34% saham yang diterbitkan INCO dan menjadikannya pemegang saham terbesar dalam perusahaan tersebut. VCL dan SMM masing-masing akan memegang 33,9% dan 11,5%. Sekitar 20,6% akan tetap dimiliki oleh masyarakat umum di Bursa Efek Indonesia.
Adapun, konsesi yang dipegang INCO berdasarkan amendemen kontrak karya (KK) 2014 lalu mencapai 118.435 hektare yang tersebar di Sulawesi Selatan (70.566 hektare), Sulawesi Tengah (22.699 hektare), dan Sulawesi Tenggara (24.752 hektare).
Pada 2017 lalu, luas wilayah KK dikembalikan kepada pemerintah seluas 418 hektarw untuk keperluan proyek transmigrasi saat itu. Dengan demikian, sejak 2017 luas wilayah KK menjadi 118.017 hektare.
Kendati demikian, luas wilayah yang telah dimanfaatkan, sejak smelter di Sorowako, Sulawesi Selatan, beroperasi komersial pada 1978, baru mencapai sekitar 7.000 hektare sampai dengan 8.000 hektare atau sekitar 6 persen sampai 7 persen dari keseluruhan total wilayah amandemen KK 2014.
Sampai dengan Desember 2021, estimasi sumber daya bijih nikel milik INCO sebesar 300 juta ton dengan cadangan sebesar 60 juta ton. Adapun, kapasitas produksi rata-rata sebesar 70.000 ton sampai dengan 80.000 ton setiap tahunnya saat ini.
