Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan, jumlah daerah rentan rawan pangan pada 2023 menurun berdasarkan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2023.
Data FVSA menunjukkan jumlah daerah rawan pangan pada 2023 menyusut menjadi 68 kabupaten/kota dari yang sebelumnya 74 kabupaten/kota pada 2022.
Adapun, FSVA digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan lokus dan target intervensi program pengentasan daerah rentan rawan pangan, penurunan kemiskinan, juga penurunan stunting. Pasalnya, FSVA disusun menggunakan indikator yang mewakili tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.
Kepala (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan, capaian tersebut kian mendekati rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2024, yang ditargetkan pemerintah sebesar 12% atau sekitar 61 kabupaten/kota rentan rawan pangan.
“Ada 68 kabupaten/kota atau sekitar 13% daerah teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan prioritas 1-3, jumlahnya menyusut sebanyak 6 kabupaten/kota jika dibandingkan dengan hasil FSVA tahun 2022 yang jumlahnya 74 kabupaten/kota atau 14% dari total daerah Indonesia,” kata Arief dalam sambutannya pada rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).
Sementara itu, Prevalence of Undernourishment (PoU) Indonesia pada 2023 tercatat sebesar 8,53% atau di bawah target RPJMN 2024 sebesar 5%. Kendati begitu, angka tersebut mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 10,21%.
Baca Juga
Sebagai informasi, PoU digunakan dalam mengukur pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan ke-2, yaitu mengakhiri kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, meningkatkan pertanian berkelanjutan, serta pencapaian kinerja dalam RPJMN 2020-2024.
Bapanas mengungkapkan, Papua menjadi provinsi dengan PoU terbesar yaitu 35,63%, sedangkan Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi dengan PoU terkecil yakni 2,17%.
Adapun, sebanyak 85,29% provinsi di Indonesia memiliki PoU di atas target nasional (PoU>5,2%) dan 5 provinsi atau setara 14,71% di bawah target nasional. Provinsi-provinsi tersebut yakni NTB, DKI Jakarta, Banten, Bali, dan Kalimantan Selatan.
Arief mengharapkan, capaian positif ini bisa terus berlanjut ke depannya. “Kita kerjakan bersama dan kita harus terus hand in hand dengan seluruh stakeholder terkait untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan, dan juga pemanfaatan pangan,” pungkasnya.
