Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bandara-bandara di Papua masih beroperasi pasca dua insiden penembakan pesawat yang terjadi beruntun di Beoga dan Dekai pada 16-17 Februari 2024.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub M. Kristi Endah Murni menjelaskan, bandara atau lapangan terbang di papua tetap beroperasi guna kepentingan mobilisasi orang dan penyaluran logistik.
Pengoperasian bandara dan lapangan terbang itu mengingat daerah-daerah di Papua cenderung terpencil dan pedalaman yang hanya dapat dijangkau dengan moda transportasi udara dengan layanan penerbangan perintis.
“Baik bandara maupun lapangan terbang tetap dioperasikan guna kepentingan mobilisasi orang dan penyaluran logistik,” kata Kristi dalam keterangan resminya, Rabu (21/2/2024).
Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Udara, ritme insiden yang ada di Papua terjadi pada rentang Oktober hingga Mei setiap tahunnya secara terus-menerus. Untuk memitigasi insiden serupa tidak terjadi kembali, Kemenhub melalui Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke telah mengeluarkan surat edaran tentang Keamanan Penerbangan di wilayah kerjanya.
Kristi mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi secara intens dengan pihak bandara melalui posko intensif keselamatan dan keamanan penerbangan. Posko tersebut bertujuan untuk menghimpun data kondisi keamanan bandara paling lambat tiga jam sekali di Wilayah Kerja OBU X Merauke.
Baca Juga
Selain itu posko tersebut juga menjadi sarana koordinasi dalam memberikan arahan mitigasi yang dipandang perlu. Data-data kondisi bandara kemudian dilaporkan ke kantor pusat melalui Direktorat Keamanan Penerbangan.
Menindaklanjuti kejadian penembakan tersebut, Kristi juga akan mengirimkan surat kepada Kapolda dan Pangdam setempat sehingga adanya jaminan keamanan. Hal ini mengingat insiden penembakan pesawat tersebut akan mempengaruhi pelayanan penerbangan perintis sehingga diperlukan penyesuaian kembali.
Selain itu perlu dilakukan estimasi jarak dan titik penyerangan sehingga Kepala Otoritas Bandar Udara (OBU) dan para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah dan Dewan Gereja Forkopimda untuk melakukan pengamanan di titik-titik estimasi tersebut sebagai langkah mitigasi.
“Apabila terjadi peningkatan situasi keamanan yang sudah tidak bisa ditoleransi di wilayah bandara, Saya mengarahkan agar Kepala OBU dan Kepala UPBU setempat untuk intensif berkoordinasi terkait keamanan bandara untuk melakukan mitigasi pencegahan sehingga operasional penerbangan dapat berjalan dengan semestinya,” ujarnya.
Selain itu, Kristi juga meminta agar jajarannya di daerah yang rawan keamanan untuk memperketat pengamanan saat hendak melakukan take-off dan landing meski penyerangan tidak dilakukan di wilayah bandara.
Dirinya juga meminta maskapai yang beroperasi di wilayah Papua untuk melakukan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) pada saat preflight untuk memastikan daerah tujuan benar-benar aman.
“Mitigasi di masing-masing bandara itu berbeda-beda, harus didiskusikan bersama-sama untuk memudahkan pengawasan aspek keamanan. Pelayanan penerbangan di Papua merupakan hal vital khususnya terkait penyaluran logistik, perlu koordinasi untuk menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan terpenuhi,” pungkasnya.
