Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menegaskan bahwa dana program makan siang gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah, bukan dari pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN.
Drajad mengatakan sumber dana untuk program ini juga bukan dari pemangkasan subsidi energi atau bahan bakar minyak (BBM).
“Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan/pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (19/2/2024).
Drajad, yang merupakan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut, juga menyampaikan hal ini akan dilakukan tanpa melakukan peningkatan tarif pajak, kecuali besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah saat ini.
Dia menyebutkan untuk mengawali penambahan penerimaan negara dari pajak, dirinya telah melihat beberapa sumber dana potensial.
Pertama, dari hak negara yang sudah inkrah alias pemulihan kas negara dengan angka sekitar Rp90 triliun. Kedua, Drajad menyebutkan akan ada perubahan satu peraturan yang dapat merilis dana Rp116,4 triliun (2023) dan mungkin angkanya akan lebih besar pada 2024.
Baca Juga
“Masih ada minimal 3 sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu,” ujarnya.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama.
Prabowo bersama Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis mulai dari siswa prasekolah hingga SMA, termasuk pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil dengan proyeksi kebutuhan dana mencapai Rp400 triliun
Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan stunting yang menjadi masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.
Sebagai catatan, program ini akan berlangsung secara bertahap dan menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029.
Sebelumnya sempat memanas isu pemangkasan subsidi BBM untuk membiayai program miliki calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 tersebut.
Pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, pun akhirnya menjadi ‘bulan-bulanan’ warganet.
Sekjen PAN tersebut menegaskan pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin, UMKM.
"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (16/2/2024).
Cawapres Gibran pun telah menyampaikan bahwa isu yang merebak bahkan sebelum keluar real count Pemilu 2024 tersebut akan tetap dilaksanakan, namun akan dikaji ulang.
“Untuk program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” ungkapnya, dikutip dari Solopos.
