Bisnis.com, JAKARTA - Masa tenang kampanye jelang Pemilu 2024 justru diwarnai dengan kondisi yang mengejutkan. Stok beras di sejumlah toko ritel modern mendadak langka.
Berdasarkan pantauan Bisnis.com di sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart, Aflamidi, Indomaret dan Superindo di wilayah Bogor stok beras jenis premiun nampak kosong.
Terpantau rak yang seharusnya berisikan beras premium kemasan 5 kg dalam kondisi kosong. Hanya tersisa label bertuliskan pembatasan pembelian beras maksimal 2 pack per orang.
Salah seorang pramuniaga gerai Alfamidi, Yadi menyebut stok beras mulai menipis sejak seminggu terakhir. Namun, kondisi semakin parah sejak tiga hari terakhir menurutnya suplai beras hanya terbatas 10 pack per hari.
"Beras kosong, cuma datang sedikit tadi pagi dan itu juga enggak lama langsung habis," ujarnya saat ditemui, Senin (12/2/2024).
Baca Juga
Begitupun di gerai Indomaret bahkan sempat mengalami kekosongan stok dalam beberapa hari. Menurut pegawai Indomaret banyak masyarakat yang mencari beras di tengah kekosongan stok tersebut.
"Saya belum tau besok dateng atau enggak barangnya [beras]. Jadi belum pasti," jelas seorang penjaga gerai Indomaret.
Kondisi ini bertepatan dengan keputusan pemerintah untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras selama 8-14 Februari 2024.
Akan tetapi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa tidak ada bantuan beras yang dipolitisasi. Penghentian sementara penyaluran bantuan beras saat ini dilakukan untuk menghormati hari tenang jelang Pemilu.
"Enggak lah beras enggak ada dipolitisasi, kemarin waktu penyaluran bantuan Pangan dibilang politisasi sekarang kita setop sementara," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang.
Merespons kelangkaan stok beras, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan perintah untuk mengguyur 200.000 ton beras ke ritel modern.
Arief mengatakan bahwa Presiden telah memberikan instruksi untuk mendistribusikan sebagian beras dari Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) ke gerai-gerai ritel modern.
Arief menyebut sebanyak 50.000 ton bakal didistribusikan oleh Food Station di wilayah DKI Jakarta, sementara sisanya didistribusikan oleh Bulog. Adapun nantinya, beras yang disalurkan dalam kemasan 5 kilogram di gerai ritel modern.
"Saya diperintahkan bapak Presiden untuk membereskan yang di Cipinang, karena yang Cipinang ini stoknya banyak tapi di pasar modern sedikit," ujar Arief.
Selain itu, Arief menegaskan bahwa pihak Bulog akan segera mempercepat koordinasi dengan penggilingan padi untuk memproduksi beras SPHP kemasan 5 kilogram untuk dipasarkan ke ritel modern dan pasar tradisional.
Dia pun menegaskan bahwa pembatasan pembelian beras tetap diberlakukan. Setiap orang dibatasi pembeliannya yakni hanya 2 pack atau 10 kilogram. Arief memastikan pembatasan itu bukan disebabkan kelangkaan stok, melainkan untuk pemerataan.
Arief menyebut neraca beras pada Januari - Februari 2024 mengalami defisit sekitar 2,8 juta ton. Dia pun memandang bahwa pembelian 5 kilogram - 10 kilogram beras cukup untuk stok untuk kebutuhan rumah tangga.
Dia juga meminta agar para pengusaha ritel untuk sementara waktu menurunkan margin dari penjualan beras agar harga tidak jauh melampaui HET yang ditetapkan.
Adapun pemerintah menetapkan HET beras premium sekitar Rp13.900 - Rp14.800 per kilogram dan beras medium Rp10.900 - Rp11.800 per kilogram.
"Ya kita sama-sama, jadi temen-teman ini kan semua ada margin, marginnya kurangin tapi enggak rugi ya boleh kan," ujar Arief.
Dia menegaskan, kondisi saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan penyesuaian HET. Musababnya, persoalan utama dari kenaikan harga beras yaitu akibat produksi dalam negeri yang terbatas.
Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan tidak akan melakukan jual rugi terkait dengan harga beras premium yang naik.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey membeberkan bahwa sejumlah ritel modern mengalami hambatan pasokan beras SPHP dari Bulog. Sementara harga beras premium dari produsen swasta mengalami lonjakan harga.
Di sisi lain, para peritel tetap menjual beras sesuai dengan ketentuan HET. Hal itu membuat mereka merugi hingga pengadaan menjadi terhambat.
Roy berharap pemerintah bisa berlaku sebagai pihak di tengah untuk mengendalikan produksi dan menjaga harga tidak terlalu tinggi.
"Di ritel harga naik itu tidak mungkin jual rugi, jual murah boleh tapi jual rugi jangan," ujar Roy, Senin (12/2/2024).
