Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir blak-blakan soal tudingan bantuan sosial (bansos) yang dipolitisasi saat kampanye capres-cawapres Prabowo - Gibran.
Erick merasa heran maraknya pihak yang meributkan penyaluran bansos saat ini. Musababnya, program bansos merupakan kebijakan pemerintah yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dianggarkan Kementerian Keuangan.
"Program bansos berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributin sekarang," ujar Erick saat ditemui di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
Dia menegaskan, masyarakat ekonomi kelas bawah Masih membutuhkan program bansos seperti hanya subsidi energi yang mencapai Rp540 triliun. Erick memastikan Kementerian BUMN hanya membantu dalam suplai kebutuhan bansos.
"Saya pribadi tidak pernah melakukan [membagikan] bansos. Kalau intervensi pasar murah, Covid pun kita melakukan dan tidak ada yang ribut. Jadi percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat belum mampu," tutur Erick.
Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa tidak ada bantuan beras yang dipolitisasi. Adapun penghentian sementara penyaluran bantuan beras saat ini dilakukan untuk menghormati hari tenang jelang Pemilihan Umum (Pemilu).
Baca Juga
"Enggak lah beras enggak ada dipolitisasi, kemarin waktu penyaluran bantuan Pangan dibilang politisasi sekarang kita setop sementara," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang.
Sebelumnya, Pemerintah lewat Bapanas resmi menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial atau bansos beras mulai Kamis (8/2/2024) hingga hari pencoblosan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada Rabu (14/2/2024).
Bapanas melalui Surat No.117/TS.03.03/B/02/2024 tertanggal 6 Februari 2024 menginstruksikan Perum Bulog untuk menghentikan penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP) untuk bantuan pangan selama 8 Februari-14 Februari 2024. Adapun penyaluran bantuan beras akan dilanjutkan kembali pada 15 Februari 2024.
"Dalam rangka mendukung terwujudnya kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, serta mempertimbangkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kami sampaikan agar Perum Bulog menghentikan sementara penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bantuan pangan beras pada tanggal 8-14 Februari 2024 di seluruh wilayah," tulis surat tersebut yang diterima Bisnis.com, Rabu (7/2/2024).
Data Bulog yang dihimpun Bapanas mencatat per 6 Februari 2024, realisasi penyaluran bantuan beras mencapai 179.149 ton, sedangkan realisasi bantuan pangan beras selama 2023 tercatat mencapai 1,49 juta ton untuk tahap I dan tahap II.
