Bisnis.com, JAKARTA – Deputi VI Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo buka suara terkait dugaan korupsi di Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan adanya aliran dana PSN ke kantong politikus.
“PSN itu kan banyak, yang mengalir itu yang mana, aku enggak tahu juga kan. Yang muncul kemarin isunya kan yang hanya di Kominfo ya, tapi itu juga bukan PSN,” ungkapnya usai Media Briefing PSN, Rabu (7/2/2024).
Wahyu yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mengungkapkan bahwa proyek strategis yang berhubungan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hanyalah Proyek Satelit Multifungsi.
Dalam catatan Wahyu, proyek bersama Bakti Kominfo ini telah selesai pada 2023 dengan total investasi mencapai Rp6,9 triliun.
“PSN itu kan yang satelitnya, ini kan [BTS] bukan satelitnya, mungkin itu perlu diluruskan saja,” tuturnya.
Baca Juga
Di samping itu, Wahyu enggan memberikan komentar lebih lanjut terkait temuan dari PPATK ini.
Mengacu data capaian PSN hingga 2023, tercatat terdapat 190 PSN yang rampung senilai Rp1.515,4 triliun. Kemudian terdapat 30 proyek dan 9 program yang telah beroperasi sebagian dengan nilai Rp788,5 triliun.
Selain itu, terdapat 50 proyek dengan nilai Rp828 triliun yang telah masuk dalam tahap konstruksi.
Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa keseluruhan nilai aliran dana dari beberapa proyek PSN selama 2023 yang mengalir ke ASN hingga politikus mencapai puluhan triliun rupiah.
Salah satu kasus berkaitan dengan PSN dimaksud yakni korupsi menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G.
"Ada beberapa kasus, contohnya yang BTS itu. Nilainya [untuk seluruh] puluhan triliun," ujar Ivan kepada Bisnis, Kamis (11/1/2024).
Kasus yang merugikan negara hingga Rp8 triliun itu salah satunya menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate. Kasus itu sudah ditangani oleh penegak hukum yakni Kejaksaan Agung (Kejagung).
Beberapa pihak yang terlibat bahkan sudah divonis di pengadilan tingkat pertama. Contohnya, Johnny G. Plate divonis 15 tahun penjara.
