Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal 2024 gencar memberikan tambahan perlindungan sosial (perlinsos), bukan hanya BLT, juga subsidi pupuk senilai Rp14 triliun. Lantas, dari mana sumber dana tersebut?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan urgensi pemberian tambahan subsidi ini karena telah memasuki musim tanam. Adapun, alokasi anggaran subsidi pupuk pada 2024 tercatat senilai Rp26,6 triliun.
“Kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani dan kita harus menambah 2,5 juta petani dan subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Bapak Presiden sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (5/2/2024).
Meski juga dilontarkan pertanyaan terkait sumber anggaran bantuan langsung tunai (BLT) Rawan Pangan Rp600.000 untuk tiga bulan pertama 2024, Airlangga hanya menjawab sumber tambahan untuk subsidi pupuk.
“Nanti itu teknisnya ada macam-macam cara, Bu Menkeu akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Jokowi kembali menerapkan blokir anggaran melalui automatic adjustment kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp50,4 triliun pada 2024 dengan alasan kondisi geopolitik.
Baca Juga
Pasalnya, kebijakan automatic adjustment merupakan salah satu metode untuk merespons dinamika global yang telah terbukti ampuh menjaga ketahanan APBN pada 2022 dan 2023.
Nantinya, stok pupuk tersebut terdiri dari dua jenis yaitu urea dan NPK sesuai dengan Peratiran Menteri Pertanian (Permentan) No. 10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Melansir dari laman resmi Kementerian Pertanian, pemberian subsidi pupuk kepada para petani bertujuan untuk menekan laju inflasi pangan yang cukup tinggi pada 2022. Lonjakan pangan yang terjadi disebabkan karena dampak dari pandemi Covid-19, kenaikan BBM subsidi, hingga dampak dari konflik Rusia, dan Ukraina.
Kementerian Pertanian mencatat konflik Ukraina dan Rusia telah berdampak pada petani di Indonesia. Sebanyak 5 pabrik pupuk di Indonesia masih mengambil bahan baku dari kedua negara tersebut.
Alhasil, kapal pengangkut bahan pupuk masih sangat terkendala. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kelangkaan pupuk, yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat petani saat ini.
