Bisnis.com, JAKARTA — Isu terkait dengan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara ikut menjadi perhatian menjelang debat cawapres (calon wakil presiden) pada malam ini, Minggu (21/1/2024).
Selain penghentian operasi lebih awal PLTU, renegosiasi kontrak pembangunan PLTU baru dari program 35.000 megawatt (MW) turut dinanti sebagai bagian dari rencana besar peta jalan transisi energi saat ini.
“Kita ingin keluar statement mereka apakah punya keberanian untuk melakukan pensiun dini PLTU maupun renegosiasi dengan pembangunan PLTU yang tergabung ke dalam 35.000 MW,” kata Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov saat dihubungi, Minggu (21/1/2024).
Abra mengatakan, persoalan kelebihan listrik di sistem Jawa-Bali turut menjadi faktor sulitnya investasi energi baru terbarukan (EBT) anyar direalisasikan ke dalam sistem beban saat ini.
Di sisi lain, biaya transisi energi untuk mengurangi kapasitas terpasang PLTU sembari meningkatkan bauran energi bersih masih terbilang mahal. Beberapa pendanaan komersial masih seret untuk ikut bagian mendorong pergantian PLTU batu bara dengan pembangkit EBT.
“Ketiga pasangan calon menawarkan transisi energi dengan karakteristik tim masing-masing yang perlu ditelusuri lagi bagaimana strateginya untuk mewujudkannya dengan keterbatasan pendanaan ini,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Timnas AMIN) Irvan Pulungan mengatakan, Anies-Cak Imin bakal mempercepat eksekusi program pensiun dini PLTU di sistem kelistrikan Jawa-Bali yang mengalami kelebihan pasokan listrik dan mengevaluasi kembali pembiayaan pensiun dini PLTU saat ini yang mandek.
Menurut dia, pihaknya bakal membenahi negosiasi yang tersendat ihwal valuasi aset dari pembiayaan pensiun dini PLTU yang saat ini dijalankan pemerintah dengan berbagai lembaga keuangan dan negara donor.
“Saya rasa kepemimpinan ke depan harus mampu jadi fasilitator dan mediator bagaiamana menentukan metode itu untuk menghasilkan valuasi ekonomi yang bisa menjadi dasar pendanaan-pendanaan alternatif, ada pinjaman lunak, utang tidak lunak, hibah dan sebagainya,” kata Irvan, saat diskusi publik di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Dalam visi dan misinya, Anies-Cak Imin secara tegas mencantumkan komitmen untuk pemensiunan dini PLTU sebagai salah satu upaya mempercepat transisi energi.
Sedikit berbeda, kubu paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih memilih untuk melakukan pensiun dini PLTU secara bertahap sembari mengurangi capacity factor (CF) PLTU setiap tahunnya.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan, biaya untuk pensiun dini PLTU di sistem kelistrikan Jawa saat ini terbilang besar. Misalkan, dia mencontohkan, kebutuhan investasi untuk menutup operasi PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu masing-masing menyentuh Rp13 triliun dan Rp12 triliun.
Sementara itu, dia mengatakan, sistem pembangkit PLN saat ini belum mengantisipasi dampak dari berhenti operasinya dari sejumlah pembangkit tersebut nantinya. Alasannya, kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) saat ini masih relatif rendah.
“Pensiun dini dari PLTU itu kelihatannya baik kepada masyarakat, tentu positif responsnya tapi coba sampaikan kendalanya apa, itu perlu didengar masyarakat,” kata Eddy.
Dalam visi dan misinya, Prabowo-Gibran juga secara tegas menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program memensiunkan PLTU dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
Sementara itu, kubu paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD cenderung berhati-hati terkait dengan program pensiun dini PLTU yang sudah didorong pemerintah saat ini.
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Edi Sutrisno mengatakan, pihaknya bakal mengevaluasi kembali kebijakan ihwal pensiun dini pembangkit batu bara tersebut.
“Kalau penutupan PLTU kan pasti kita tahu komitmennya dan itu akan kita lakukan secara bertahap di pembangkit ya, itu perlu ada kajian karena ini tidak boleh ekstrem,” kata Edi.
Menurut dia, industri dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional masih bergantung pada pembangkit itu yang mesti disikapi dengan hati-hati.
“Jangan sampai hanya ingin melakukan penutupan demi tepuk tangan, kita tidak mau melakukan itu, kita tidak mau hanya untuk tepuk tangan," tutur Edi.
Adapun, dalam visi dan misinya, Ganjar-Mahfud tidak memasukkan program pensiun dini PLTU. Sebagai komitmen melakukan transisi energi, Ganjar-Mahfud mendorong pemanfaatan EBT dan meningkatkan bauran EBT menjadi 25-30% hingga tahun 2029.
