Bisnis.com, JAKARTA— Sederet pangan utama seperti beras hingga minyak goreng terus mengalami lonjakan harga jelang momentum Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan kedua Maret 2024. Apa yang sebenarnya terjadi?
Berita tentang Waswas Lonjakan Harga Pangan Jelang Momentum Ramadan menjadi salah satu berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Selain berita tersebut, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Selasa (06/2/2024):
1. Waswas Lonjakan Harga Pangan Jelang Momentum Ramadan
Sederet pangan utama seperti beras hingga minyak goreng terus mengalami lonjakan harga jelang momentum Ramadan yang diperkirakan dimulai pada pekan kedua Maret 2024. Apa yang sebenarnya terjadi?
Komoditas pangan seperti beras, bawang putih, bawang merah, gula pasir, daging ayam ras hingga minyak goreng masih menjadi pemicu kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) pada pekan pertama Februari 2024.
Peningkatan harga komoditas ini terus berlangsung setidaknya sebulan menjelang momentum Ramadan. Bukan tidak mungkin nilai jual pangan akan semakin menanjak di saat permintaan mengalami pertumbuhan selama bulan suci tersebut.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik, harga beras misalnya mengalami lonjakan di 179 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Kenaikan harga jual pangan di dalam negeri juga diikuti oleh beberapa jenis lain.
Sebagai gambaran, harga beras medium menyentuh Rp13.620 per kilogram dan beras premium dihargai Rp15.500 per kg pada 5 Februari 2024 berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional. Tepat setahun yang lalu atau 5 Februari 2023, harga beras medium masih berada di level Rp11.650 per kg. Sedangkan beras premium saat itu masih dijual dengan harga Rp13.280 per kg.
"Sudah mulai tanda-tanda terlihat kenaikan harga minyak goreng," ujar Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi, Senin (5/2/2024).
2. Penyebab Anggaran Perlinsos Tembus Rp4.000 Triliun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelontorkan anggaran jumbo hampir Rp4.000 trilun untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos), termasuk bansos, dalam 10 tahun terakhir.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran perlindungan sosial di APBN 2014-2024 sebesar Rp3.664,4 triliun.
Pada APBN 2024, Jokowi menetapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp496,8 triliun. Dengan demikian, total yang akan dibelanjakan pemerintah untuk pos ini akan mencapai Rp4.161,2 triliun hingga 2024.
Tercatat, anggaran perlindungan sosial pada 2014 terealisasi sebesar Rp484,1 triliun. Untuk diketahui, tahun 2014 merupakan periode transisi dari pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada 2015, anggaran perlindungan sosial dipangkas hingga 43% menjadi Rp276,2 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Beberapa program perlinsos yang berjalan, diantaranya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Pada tahun selanjutnya, anggaran perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp215 triliun, kembali turun sebesar 22,1% dari tahun 2015.
3. Adu Gagasan Kebijakan Pembangunan Rumah Diusung Tiga Capres–Cawapres
Tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemerintahan periode 2024 – 2029 mendatang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta hunian berdasarkan data Susenas BPS pada 2021.
Isu perumahan rakyat menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan di Indonesia salah satunya terkait kepemilikan hunian dan rumah layak huni. Jika persoalan kepemilikan hunian ini tak segera diselesaikan maka akan menjadi bom waktu. Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga baru.
Terlebih, mimpi mencapai zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target ini perlu terobosan. Jika tidak, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
4. Polisi Tidur di Jalur Cepat Pasar Sepeda Motor
Penjualan sepeda motor menerakan laju penjualan signifikan pada 2023. Pengetatan pembiayaan dan wacana penaikan pajak membuat proyeksi pasar moncer tahun ini sedikit buyar.
Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan sepeda motor 2023 hampir 6,24 juta unit, lebih tinggi dari perkiraan 6,1 juta-6,2 juta unit. Bahkan, perkiraan itu sempat mengalami beberapa kali revisi naik.
Laju pertumbuhan pasarnya juga sangat menyakinkan, yakni mencapai 19,4%. Pada 2022, pasar sepeda motor hanya bertumbuh 3,2% menjadi 5,22 juta unit.
Ketua Bidang Komersial AISI Sigit Kumala mengatakan laju pasar sepeda motor yang lebih kencang dari ekspektasi itu terpacu permintaan pasat yang menguat.
“Daya beli konsumen membaik dibandingkan sebelumnya, dan terkait juga kebutuhan akan alat transportasi yang terjangkau,” tuturnya kepada Bisnis, Senin (8/1/2023).
Pada saat yang sama, kalangan pabrikan mampu memasok kebutuhan pasar domestik secara memadai di tengah perlambatan ekspor akibat pelemahan di permintaan pasar global.
AISI mencakup lima pabrikan sepeda motor yang nyaris sepenuhnya menguasai pasar domestik Indonesia, yakni Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan TVS.
5. Ekspansi Cukai Terjegal Tahun Politik
Tahun politik diprediksi menjegal implementasi cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan tahun ini sekalipun pertumbuhan ekonomi sesuai ekspektasi dan inflasi terkendali.
Pengajar ilmu hukum pajak Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Adrianto Dwi Nugroho, mengatakan kondisi ekonomi yang relatif stabil saat ini memang memperkuat kemungkinan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan plastik.
Namun, Pemilu 2024 tampaknya menjadi ganjalan. Menurut Adrianto, Badan Kebijakan Fiskal dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan sudah merancang kebijakan cukai tersebut, tetapi sampai kini belum ada forum resmi antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah untuk memberlakukan kebijakan itu.
“Hambatan politik terbukti dengan lambatnya penerapan kebijakan cukai plastik, padahal sudah dirancang dengan mencantumkannya penerimaan cukai plastik di APBN sejak 2017,” katanya saat dihubungi, Minggu (4/2/2024).
Pemerintah dan Bank Indonesia mengestimasi pertumbuhan ekonomi 2023 berkisar 5%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahkan meyakini laju produk domestik bruto tahun lalu akan di atas 5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan manufaktur domestik yang terus ekspansif (Bisnis, 3/2/2024).
Sementara itu, konsensus ekonom yang dihimpun Bloomberg memperkirakan ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2023 akan tumbuh 4,98% year-on-year (YoY), sehingga ekonomi setahun penuh akan tumbuh 5,03%, lebih lambat dari laju 2022 yang mencapai 5,31%. Tahun ini, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3%—5,7%.
