Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pakar menilai persoalan terkait dengan beban subsidi energi yang tidak tepat sasaran pada komoditas liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg), bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik masih menjadi 'pekerjaan rumah' atau PR pemerintah ke depan.
Janji untuk pembenahan atau transformasi salur subsidi dari terbuka menuju tertutup belum kunjung tuntas. Konsekuensinya, trilunan rupiah subsidi yang disalurkan dinilai tidak digunakan untuk kegiatan produktif pembangunan lainnya.
Kepala Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Abra Talattov mengatakan debat calon wakil presiden (cawapres) nanti malam seharusnya ikut menyoroti persoalan ihwal subsidi energi yang tidak tepat sasaran tersebut. Apalagi konsumsi energi belakangan terus meningkat yang tidak diikuti peningkatan produksi domestik.
“Isu energi ini selama ini belum bisa terselesaikan dengan baik terutama begitu besar ketergantungan kita dari impor khususnya BBM dan LPG,” kata Abra saat dihubungi, Minggu (21/1/2024).
Berdasarkan data yang dihimpun Indef dari badan fiskal, subsidi dan kompensasi energi selama 10 tahun terakhir telah mencapai Rp2.240,9 triliun. Adapun, selama 5 tahun terakhir anggaran subsidi LPG 3 Kg telah mencapai Rp372,9 triliun.
“Ketidampampuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, impor tinggi [sehingga] beban APBN untuk subsidi energi terus melonjak,” kata Abra.
Baca Juga
Dengan demikian, kata dia, debat Cawapres nanti malam menjadi uji publik pertama untuk mengetahui strategi atau jalan pikir pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait dengan pembenahan salur bantuan pemerintah tersebut.
“Belum terlihat secara spesifik ya mengenai isu transformasi subsidi energi ini, masih normatif penekanannya, arah masing-masing untuk mendorong transisi energi,” kata dia.
Setali tiga uang dengan Abra, ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat pembenahan subsidi energi mestinya dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif di sektor migas. Misalnya investasi pemerintah untuk infrastruktur midstream hingga eksplorasi hulu migas.
“Apa yang akan dilakukan dengan capres atau cawapres baru nanti dengan kondisi terkait subsidi energi yang belum optimal tersebut,” kata Pri.
Pri menambahkan torehan lifting migas setiap tahunnya mengalami penurunan signifikan akibat kondisi lapangan yang sudah tua. Di sisi lain. investasi eksplorasi migas untuk penemuan cadangan baru relatif minim.
“Apa yang akan dilakukan [capres/cawapres]? Kalau business as usual saja, dapat dipastikan produksi akan terus turun dan tidak akan pernah dapat mencapai angka target 1 jt bopd dan 12 BCFD gas 2030 itu,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kembali menggelar debat cawapres (calon wakil presiden) pada Minggu (21/1/2024).
Isu energi menjadi salah satu tema yang akan diangkat dalam debat pemilihan presiden (pilpres) keempat ini. Adapun, salah satu isu sentral terkait sektor energi adalah mengenai transisi energi.
Dalam visi dan misinya, pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menempatkan isu transisi energi sebagai salah satu program prioritasnya.
