Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan posisi utang pemerintah Indonesia berpotensi tembus Rp16.000 triliun jika Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2024 dan terpilih sebagai Presiden RI
Faisal melihat potensi tersebut akibat rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang usaha, namun banyak keinginan. Beberapa megaproyek yang menghabiskan anggaran jumbo antara lain pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga light rail transit (LRT).
Menurutnya, Jokowi mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur dan IKN. Dia bahkan menilai aksi ugal-ugalan tersebut dapat menyengsarakan Generasi Z yang hidup di masa mendatang karena harus menanggung beban utang triliunan rupiah.
Setidaknya dalam dua periode pemerintahan Jokowi, utang pemerintah bertambah hampir Rp6.000 triliun. Pada akhir kepemimpinannya, presiden ke-8 tersebut diprediksi bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun untuk Presiden selanjutnya.
Di sisi lain, Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka secara tegas menggaungkan janji politiknya untuk melanjutkan rezim Jokowi.
“Teman-teman bisa bayangkan nggak kebijakan Jokowi dilanjutkan Prabowo dan Gibran, bisa Rp16 kuadriliun [Rp16.000 triliun] 5 tahun ini karena nggak mau kerja keras kan, yang bayar bukan mereka, karena [jatuh tempo] utang 30, 20, 10 tahun, anak anak kita yang bayar,” ungkapnya dalam Political Economic Outlook 2024 yang diselenggarakan oleh Progresif Indonesia, dikutip Kamis (18/1/2024).
Baca Juga
Faisal lebih lanjut mengatakan Jokowi tidak bekerja keras dan mengambil jalan pintas dengan mengeruk sumber daya alam.
Sebagai contoh, Faisal menyebutkan batu bara yang dikuras habis-habisan, dan cadangan nikel 21 juta ton yang diperkirakan akan habis dalam 6-11 tahun mendatang.
Dengan demikian, bila cadangan tersebut habis, Indonesia mau tidak mau mengandalkan impor untuk baterai kendaraan listrik.
“Mereka itu akan membabat apa yang bisa dibabat, Prabowo punya 340.000 hektare,” singgung Faisal.
Posisi Utang Pemerintah 2023
Mengacu buku APBN Kita 2023, posisi utang pemerintah per 31 Desember 2023 berada di angka Rp8.144,69 triliun dengan rasio utang sebesar 38,59% terhadap produk domestik bruto (PDB). Utang pemerintah terdiri dari 88,16% Surat Berharga Negara (SBN) dan sisanya berupa pinjaman baik dari dalam dan luar negeri.
Membandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono per 204 di angka Rp2.609 triliun. Artinya, mulai 2015 hingga akhir 2023 terjadi penambahan utang senilai Rp5.505,69 triliun.
Meski demikian terjadi kenaikan, kementerian Keuangan mencatat nilai rasio utang akhir 2023 lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2022 (39,70% PDB) dan pada puncak pandemi Covid-19 di akhir 2021 (40,74% PDB).
