Bisnis.com, JAKARTA - Tim pemenangan nasional masing-masing paslon yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo punya cara berbeda dalam menyikapi kebijakan Undang-undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR).
Timses Anies-Cak Imin, Achmad Nur Hidayat menyebut, kebijakan antideforetasi erat kaitannya dengan sertifikasi perkebunan kelapa sawit. Alih-alih melakukan perlawanan, Achmad menilai Indonesia perlu memperkuat Sistem Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO).
“Jadi kita bukan berarti mengikuti standar mereka tapi kita harus melihat mana yang harus kita negosiasi dan saya kira dalam perdebatan EUDR harusnya yang kita negosiasi di ISPO nya,” kata Achmad dalam diskusi, Rabu (17/1/2024).
Achmad menilai, narasi-narasi yang dibangun pemerintah selama ini terkesan ingin melawan kebijakan tersebut. Dia khawatir, sikap tersebut dapat berdampak terhadap komoditas Indonesia lainnya. “Bukankah kita juga khawatir dengan retaliasi?” ujarnya.
Sementara itu, Timses Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyebut kebijakan tersebut dapat dihadapi dengan beberapa cara mengikuti kebijakan tersebut atau mencari market lain, atau melakukan negosiasi dengan Uni Eropa.
Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan negosiasi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) atau Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), hingga menggunakan kekuatan internasional untuk membantu Indonesia agar produk sawit Indonesia tidak didiskriminasi.
Baca Juga
“Kami dari paslon 2 melihat ini salah satunya kita mesti melakukan PDKT, lobi dan juga menggunakan kekuatan internasional,” ujarnya.
Sedikit berbeda dengan dua tim lainnya, Timses Ganjar-Mahfud, Danang Girindrawardana menilai, Indonesia tidak boleh bersikap lemah dalam menghadapi kebijakan antideforestasi.
Pemerintah dinilai perlu bersikap tegas dalam memperjuangkan kepentingan para petani dan pengusaha. Kendati begitu, dia tidak membeberkan secara rinci sikap apa yang perlu diambil oleh Indonesia dalam menghadapi kebijakan tersebut.
“Ingat international trade adalah non fair trade, itu selalu terjadi terhadap negara manapun karena mereka tidak punya kemampuan untuk mengelola atau memengaruhi kita,” tegasnya.
Menurut catatan Bisnis, Uni Eropa mengesahkan kebijakan antideforestasi pada 19 April 2023 dan resmi berlaku 16 Mei 2023. Regulasi ini mengatur perdagangan komoditas bebas deforestasi.
Dalam kebijakan ini, eksportir diizinkan untuk menjual produknya jika sudah melewati uji tuntas. Tujuannya, untuk memastikan produk tak berasal dari lahan yang mengalami degradasi atau deforestasi.
Produk yang disasar dalam aturan ini antara lain sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu, termasuk produk yang mengandung, diberi makan atau dibuat dengan menggunakan komoditas ini (seperti kulit, coklat dan furnitur).
Parlemen Uni Eropa juga menambahkan produk-produk seperti karet, arang, produk kertas cetak, dan sejumlah turunan minyak sawit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
