Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap minat investasi produsen otomotif asal Vietnam, VinFast untuk memasok bus listrik di Indonesia, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Adapun, VinFast baru-baru ini menanamkan modal dengan total sebesar US$1,2 miliar untuk pembangunan pabrik yang akan memproduksi kendaraan listrik di Indonesia.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan VinFast akan berkolaborasi dengan perusahaan dalam negeri untuk proses produksi, serta bermita dengan perusahaan transportasi dan penyedia jasa teknologi untuk ekspasi taksi listrik.
"VinFast juga berminat untuk membuat bus listrik, bahkan mereka juga ingin berinvestasi di IKN," kata Agus dalam keterangan resminya, Jumat (12/1/2024).
Dalam hal ini, Kemenperin mengapresiasi VinFast yang karena turut mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Agus menuturkan bahwa VinFast menyampaikan bahwa alasan perusahaan tersebut berinvestasi di RI yaitu karena iklim usaha Indonesia yang kondusif.
Baca Juga
Hal ini yang membuat VinFast berminat untuk menggelontorkan dananya pada tahap awal pembangunan pabrik sebesar US$200 juta, yang akan dimulai tahun 2024.
“VinFast sedang mengidentifikasi lokasi yang cocok untuk mendirikan pabrik di Indonesia. Kebutuhan lahannya sekitar 240 hektare" ungkapnya.
Adapun, total kapasitas pabrik akan mencapai 50.000 unit per tahun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.000-3.000 orang. Pabrik ini akan beroperasi pada 2026.
Untuk diketahui, pemerintah Indonesia akan memberikan sejumlah insentif yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan, termasuk untuk industri kendaraan listrik, antara lain fasilitas tax holiday, tax allowance, insentif bea masuk, serta insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Lebih lanjut, Agus menuturkan, mobil listrik VinFast dengan setir kanan, di antaranya VF 5 dan VF 6, akan memasuki pasar di Indonesia pada tahun ini.
Menurut dia, hal ini menjadi langkah perusahaan untuk uji pasar dengan CBU impor, melalui fasilitas pajak bea masuk 0% dan pajak barang mewah 0% sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Investasi (BKPM) No. 6/2023.
Dalam proses produksi, perusahaan bisa memanfaatkan fasilitas tarif 0% untuk skema impor Completely Knock Down (CKD) atau Incompletely Knock Down (IKD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 29/2023.
Lebih lanjut, fasilitas Pajak Barang Mewah 0% juga dapat dimanfaatkan, jika mencapai persyaratan minimum kandungan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden No. 79/2023.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
