Bisnis.com, JAKARTA- Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) mengungkap nilai ekspor karet yang tergerus nyaris 50% dalam 5 tahun terakhir.
Kondisi ini tak terelakkan sebagai dampak dari harga karet yang terus tertekan hingga guncangan geopolitik global.
Berdasarkan data Gapkindo, produksi karet alam nasional pada tahun 2023 diperkirakan sebanyak 2,25 juta ton atau turun dari produksi tahun lalu sebanyak 2,65 juta ton. Begitupun dari segi ekspor yang turun dari 2,08 juta ton pada 2022 menjadi 1,76 juta ton hingga akhir tahun 2023.
Baca Juga
Sementara itu, dari segi nilai ekspor karet alam diproyeksi mencapai US$2,51 miliar pada 2023 atau turun dari nilai ekspor pada 2017 lalu sebesar US$5,58 miliar. Hal ini disebabkan harga karet yang fluktuatif, cenderung melemah.
Wakil Direktur Eksekutif Gapkindo, Uhendi Haris mengatakan industri karet nasional mengalami keterpurukan sehingga kinerja produksi dan ekspor karet alam terus mengalami penurunan sejak 2017 hingga tahun ini.
"Industri pengolahan karet nasional sedang dihadapkan pada fenomena kekurangan bahan baku yang semakin akut. Ini yang menyebabkan kinerja ekspor karet alam nasional tetus mengalami penurunan," kata Uhendi kepada Bisnis, dikutip Rabu (27/12/2023).
Adapun, kontraksi yang terjadi di industri pengolahan karet dapat terlihat dari utilisasi kapasitas industri crumb rubber saat ini sebesar 40,2%. Hal ini membuat 46 dari 152 pabrik crumb rubber tutup sepanjang 6 tahun terakhir.
Dia pun menyebutkan adanya waban Pestalotiopsis sp yang terjadi pada 500.000 hektare lahan karet sehingga menghilangkan produksi nasional 30%. Terlebih, Indonesia kini tengah mengalami kelangkaan bahan baku yang membuat impor terus meningkat setiap tahun.
Adapun, fenomena kelangkaan bahan baku bokar semakin aku yang ditandai dengan impor bokar sebesar 254.454 ton sejak 2019 hingga Oktober 2023. Padahal, Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia.
"Belum lagi dihadapkan pada tantangan pemenuhan EUDR yang hingga saat ini belum ada langkah operasional nyata untuk pemenuhan atau comply dengan ketentuan ini," ujarnya.
Kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) dinilai menjadi hamabtan perdagangan karet alam global. Aturan tersebut ditujukan untuk meminimalisir konsumsi produk yang berasal dari supply chain yang bersumber dari degradasi lahan atau deforestasi.
Adapun, kebijakan EUDR disebut akan efektif berlaku pada Januari 2025. Pemerintah masih dalam posisi mengajukan keberatan. Namun, para pelaku usaha diminta untuk segera melakukan usaha persiapan dalam waktu yang sangat terbatas.
