Bisnis.com, JAKARTA – Bank Dunia (World Bank) menilai perekonomian Indonesia berhasil tumbuh stabil pascapandemi Covid-19 dan menjadi tetap the bright spot di tengah tantangan global.
Kendati demikian, menurut Bank Dunia, pemerintah Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk bisa mengakselerasi kinerja perekonomian dalam rangka mencapai target menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen menyampaikan bahwa salah satu tantangan berat bagi ekonomi Indonesia ke depan adalah berakhirnya booming komoditas dan prospek kenaikan suku bunga global yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama.
Menurutnya, kondisi ini dapat membatasi ruang gerak kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bahkan di Indonesia.
Oleh karena itu, tantangan bagi Indonesia adalah membangun pondasi ekonomi makro yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, hijau, dan inklusif.
“Namun, pertumbuhan seperti itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Ini membutuhkan reformasi dan upaya yang serius dan berkelanjutan. Secara khusus, hal ini membutuhkan reformasi struktural yang mendorong pertumbuhan dengan menghilangkan hambatan-hambatan. Hal ini menjadi lebih penting saat ini dari sebelumnya,” katanya dalam acara peluncuran Indonesia Economic Prospects Desember 2023, Rabu (13/12/2023).
Baca Juga
Satu menyampaikan, terdapat tiga paket reformasi utama yang perlu didorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
Pertama, yaitu reformasi yang ditujukan untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan produktivitas.
Satu mengatakan Indonesia dalam 4 tahun terakhir memang telah berupaya melakukan reformasi besar, salah satunya melalui omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), omnibus law sektor keuangan, dan omnibus law sektor kesehatan.
Dia menilai seluruh omnibus law dan undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan. Akan tetapi, untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan, pemerintah harus memastikan implementasi penuh dan cepat, juga melengkapinya dengan reformasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.
“Hal ini termasuk mengatasi hambatan perdagangan yang masih ada dan hambatan investasi yang masih ada,” kata dia.
Kedua, yaitu reformasi struktural yang dapat meningkatkan ruang kebijakan makro. Satu mengatakan kebijakan fiskal di Indonesia sejauh ini telah berhasil membantu menahan guncangan melalui perluasan jaring pengaman sosial, serta program-program bantuan dan subsidi yang tepat sasaran.
Ketiga, Bank Dunia memberikan catatan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Memang penerimaan pajak mengalami peningkatan, tapi masih di bawah level yang seharusnya.
“Dalam konteks ini, implementasi penuh dari UU HPP akan menjadi sangat penting, serta diperjuangkan melalui upaya untuk memperluas basis pajak,” jelasnya.
Pada saat yang sama, imbuh Satu, kebijakan moneter yang ketat di negara-negara maju pun membatasi ruang gerak Bank Indonesia untuk mengakomodasi pertumbuhan dengan menurunkan suku bunga.
Oleh karena itu, pendalaman pasar keuangan domestik menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses sektor swasta terhadap pembiayaan dengan biaya yang wajar.
Menurutnya, reformasi ketiga yang harus dilakukan adalah terkait dengan perubahan iklim. Kebijakan fiskal, keuangan, dan perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dinilai dapat juga membantu mengatasi perubahan iklim.
Kebijakan perdagangan dapat digunakan untuk membangun Indonesia menyaring ekspor yang penting dan memastikan Indonesia memiliki akses ke teknologi terbaik yang tersedia dari seluruh dunia.
"Tindakan-tindakan ini tidak hanya baik untuk iklim, tetapi akan meningkatkan pertumbuhan Indonesia dalam jangka panjang,” tuturnya.
