2. Konglomerat Properti Vietnam
Kasus Van Thinh Phat Property, pengembang besar asal Vietnam masuk dalam deretan skandal properti besar di Asia Tenggara usai sang pemilik yakni Truong My Lan diduga tersandung kasus penggelapan dana mencapai Rp192 triliun.
Melansir informasi yang dibagikan oleh DW.Com, Rabu (6/12/2023), skandal korupsi jumbo tersebut bahkan nilainya mencapai 3 persen dari total pendapatan domestik bruto (PDB) Vietnam.
Aksi korupsi yang dilancarkan oleh Truong My Lan pertama kali terendus pada 17 November 2023 oleh Kementerian Keamanan Publik.
Dalam perinciannya, My Lan diketahui menggelapkan dana sebesar Rp192 triliun ke Saigon Commercial Bank. Sebagai catatan, My Lan sendiri merupakan saham mayoritas dari bank tersebut.
"My Lan, yang pertama kali ditangkap tahun lalu, mengoperasikan jaringan luas yang mencakup lebih dari 1.000 anak perusahaan dalam dan luar negeri," tulis DW dalam laporannya, dikutip Rabu (6/12/2023).
Tak hanya itu, My Lan bahkan dilaporkan juga memiliki pinjaman mencapai Rp668 triliun atau sekitar US$43,9 miliar dari Saigon Commercial Bank.
Baca Juga
3. 1Malaysia Development Berhad (1MDB)
Kasus penggelapan dana investasi negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad) menjadi salah satu skandal besar di sektor properti.
Untuk diketahui, 1MDB sendiri merupakan dana investasi negara yang diluncurkan oleh Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak. Portofolio lembaga dana investasi negara ini di antaranya bergerak pada sektor properti hingga pembangkit listrik di Malaysia.
Dalam laporannya, Pemerintah Malaysia dan AS memperkirakan sekitar US$4,5 miliar atau hampir Rp70 triliun telah digelapkan dari 1MDB antara tahun 2009 dan 2014.
Skandal ini mencuri perhatian di seluruh dunia usai diketahui melibatkan para pejabat tinggi pemerintah dan pejabat perbankan di Malaysia serta sejumlah negara lainnya.
Salah satunya yakni turut menyeret bank investasi asal AS Goldman Sachs yang diduga telah membantu 1MDB mengumpulkan US$6,5 miliar dalam dua penawaran obligasi, dan menghasilkan $600 juta dalam bentuk fee, menurut Departemen Kehakiman AS.
