Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) kembali melaksanakan lelang untuk kendaraan roda empat alias mobil, untuk merek BMW dan Nissan.
Melansir dari Instagram resmi @ditjenkn, sejumlah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) melakukan lelang barang milik negara (BMN) untuk kendaraan jenis mobil.
“Lelang barang menjadi milik negara, eks penindakan kepabeanan dan cukai,” tulis @ditjenkn, dikutip Selasa (5/12/2023).
Mulai dari satu unit mobil BMW type sedan 528i A/T yang akan dilelang oleh KPKNL Makassar pada 6 Desember 2023.
Mobil keluaran 2014 dengan warna hitam metalik tersebut akan dilelang dengan uang jaminan lelang (UJL) Rp144 juta dan nilai limit Rp288 juta.
Sementara itu, KPKNL Pontianak akan melakukan lelang dua mobil sport pada 14 Desember 2023 mendatang.
Baca Juga
Pertama, mobil sport dua pintu Nissan Silvia S15 akan dilelang dengan UJL Rp200 juta dan nilai limit lelang sejumlah Rp652,46 juta. Kedua, yaitu BMW M3 Coupe E92 dengan UJL senilai Rp300 juta dan nilai limit Rp1,03 miliar.
Lelang dua mobil sport ini akan dilakukan melalui lelang.go.id mulai pukul 14.00 – 15.00 WIB dan penawaran terbuka akan digelar pada e-auction open bidding.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengungkapkan sepanjang 2023 hingga Oktober, pemerintah telah melakukan lelang dan mencapai Rp33,1 triliun.
Nilai pokok lelang tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp682 miliar.
“Kinerja lelang nasional sampai dengan Oktober 2023, telah mencapai Rp682 miliar untuk PNBP bea lelang. Untuk pokok lelangnya telah mencapai Rp33,1 triliun,” ujarnya dalam Anugerah Reksa Bandha, Rabu (22/11/2023).
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa lelang menjadi penting, karena kini bukan hanya sebatas melakukan penawaran, tetapi juga dimanfaatkan untuk memulihkan hak keuangan negara yang berasal dari aparat penegak hukum (APH), seperti barang rampasan dari aset milik negara.
“Maka kami mampu untuk dapat memulihkan hak keuangan negara. Itulah yang merupakan salah satu area yang ingin terus kerja sama dengan APH dan institusi penegak hukum agar proses di dalam penanganan aset rampasan dan pelelangannya bisa efisien, sehingga kualitas aset tidak memburuk,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
