Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengakomodasi biaya serta pengembangan fasilitas tangkap karbon atau carbon capture and storage (CCS) dalam rencana amendemen ulang kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) proyek LNG Abadi Blok Masela, Kepulauan Tanimbar, Maluku.
Kendati demikian, kementerian masih menunggu rekomendasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ihwal rencana amendemen kontrak tersebut.
“[Poin amendemen] terutama akibat penambahan biaya karena pengembangan fasilitas CCS,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (5/12/2023).
Amendemen terhadap PSC itu menjadi tindak lanjut dari Revisi 2 Rencana Pengembangan Lapangan yang Pertama (POD I) Lapangan Abadi WK Masela yang telah disetujui Menteri ESDM pada 28 November 2023.
Lewat persetujuan itu, biaya investasi dan operasi pengembangan proyek ladang gas Abadi saat ini diestimasikan di level US$34,74 miliar setara dengan Rp535,96 triliun (asumsi kurs Rp15.428 per dolar AS).
Perkiraan biaya untuk rencana pengembangan itu meliputi biaya investasi di luar sunk cost sebesar US$20,94 miliar (termasuk di dalamnya investasi CCS sebesar US$1,08 miliar), biaya operasi sebesar US$12,97 miliar dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar US$830 juta.
Baca Juga
Revisi rencana pengembangan itu telah memasukkan investasi pemasangan fasilitas CCS, sementara target operasi proyek dipatok pada 2030 atau 7 tahun mendatang.
Spesifiknya, Inpex bakal melaksanakan desain dan rekayasa atau front-end engineering and design (FEED) untuk OLNG, FPSO, GEP dan SURF pada 2024, site preparation pada 2025 dan drilling preparation pada 2026.
“Asumsi biaya proyek sama dengan PoD 1, hanya ada tambahan fasilitas CCS,” kata Noor.
Di sisi lain, Noor menambahkan, status Blok Masela sebagai proyek strategis nasional atau PSN bakal memudahkan operator dalam hal eksekusi proyek nantinya.
Dengan demikian, dia berharap proyek itu dapat beroperasi komersial sesuai dengan PoD yang telah disepakati akhir bulan lalu.
“Sebagai PSN maka proyek ini akan mendapatkan beberapa dukungan sesuai dengan PP No. 42/2021 antara lain kemudahan perizinan berusaha, pengadaan, kontruksi dan dampak sosial,” kata dia.
Kontrak kerja sama (KKS) WK Masela ditandatangani pada 16 November 1998 untuk jangka waktu 30 tahun dan telah mendapatkan kompensasi waktu 7 tahun serta perpanjangan 20 tahun belakangan. Dengan demikian, kontrak ladang gas Abadi itu bakal berakhir pada 15 November 2055.
Pemegang participating interest WK Masela saat ini adalah Inpex Masela Ltd (65%) sekaligus sebagai operator, PT Pertamina Hulu Energi Masela (20%), dan Petronas Masela Sdn. Bhd (15%).
Sebelumnya, operator Blok Masela, Inpex Masela Ltd bernegosiasi dengan pemerintah Indonesia ihwal kebutuhan amendemen ulang PSC proyek LNG Abadi Blok Masela.
Amendemen kontrak diharapkan dapat membuat keekonomian PSN itu lebih menarik di tengah komitmen Inpex untuk memasukkan fasilitas CCS dalam rencana pengembangan yang telah dikirim pada April 2023.
Inpex menargetkan biaya pengembangan bisa ditekan optimal dengan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) berada di rentang 10%.
“Kita tidak hanya mengharapkan IRR akan berada di rentang 10%, tapi kami telah memulai negosiasi dengan pemerintah, apa negosiasinya kita tidak dapat memberi tahu sekarang isinya,” kata Managing Executive Officer Senior Vice President Asia Projects Inpex Akihiro Watanabe saat Inpex Investor Day 2023 dikutip Rabu (29/11/2023).
Inpex mengajukan ongkos pemasangan dan operasi CCS bisa dibebankan ke dalam kontrak bagi hasil atau PSC yang saat ini didorong untuk diamendemen. Rencananya, biaya operasi CCS langsung dibayarkan lewat penjualan gas dan kondesat dari proyek lapangan mendatang.
