Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui telah gagal dan kesulitan untuk mengubah kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Dalam 9 tahun kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi mengatakan penyerapan anggaran di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) masih aja tak maksimal.
“Sejak awal sembilan tahun yang lalu saya ingin mengubah ini [penyerapan anggaran yang tak maksimal]. Namun, ternyata saya cek lagi masih memang mengubah cara kerja mengubah mindset tidak mudah,” ujarnya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024 ke Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Oleh sebab itu, Jokowi berharap realisasi anggaran dapat dioptimalkan untuk menuntaskan agenda pembangunan di periode kepemimpinannya.
“2024 adalah tahun terakhir pemerintahan periode ini. Saya pesan anggaran dioptimalkan, tuntaskan agenda pembangunan yang blm selesai untuk membuat fondasi bagi pemerintahan yang akan datang,” katanya dalam forum itu.
Untuk diketahui, Kepala Negara menyiapkan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024 untuk digunakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda).
Baca Juga
Orang nomor satu di Indonesia itu pun mengaku gemas realisasi anggaran pada 2023 dinilai masih belum maksimal, mengingat pergantian tahun akan terjadi dalam kurun sebulan saja.
Jokowi menjabarkan bahwa di tingkat pemerintah daerah (pemda) realisasi anggaran baru mencapai 64%. Sedangkan, di tingkat pemerintah pusat juga masih berada di angka 74%.
“Realisasikan secepat-cepatnya. Saya minta informasi ke Mendagri berapa realisasi sampe saat ini. Baru 64% di daerah dan pusat 74%. Ini tinggal 3 minggu, tetapi masih 64% dan 74% realisasinya. Artinya, ada 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Namun, ini kita ulang terus tiap tahun,” pungkas Jokowi.
