Bisnis.com,JAKARTA—Sejumlah strategi disiapkan oleh emiten properti dalam menghadapi tahun pemilu agar mencetak kinerja positif.
Berita terkait kinerja emiten properti jelang pemilu hingga ekonomi sektor logistik menjadi berita pilihan editor BisnisIndonesia.id. Sejumlah berita menarik lainnya juga turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id
Berikut ini highlight BisnisIndonesia.id, Rabu (29/11/2023):
1. Mengintip Kinerja Prapenjualan BSDE dan ASRI Jelang Tahun Pemilu
Jelang tahun pemilu tak menyurutkan pengembang untuk terus ekspansi dan mencatatkan kinerja yang positif. Emiten properti Grup Sinar Mas Land, PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) optimistis mencapai lebih dari target prapenjualan atau marketing sales sepanjang tahun 2023 senilai Rp8,8 triliun pada 2023. Adapun, untuk target 2024 manajemen masih dalam tahap penghitungan.
Per September 2023, BSDE mencatatkan pendapatan pra penjualan atau marketing sales Rp6,75 triliun. Perinciannya, proyek residensial rumah tapak berkontribusi Rp4,47 triliun, dan komersial Rp2,28 triliun.
Direktur BSDE Hermawan Wijaya mengatakan perseroan optimistis dapat mencapai target marketing sales Rp8,8 triliun pada 2023. Salah satunya karena insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atau bebas PPN rumah yang menggairahkan sektor properti.
“Per September 2023 marketing sales sudah Rp6,7 triliun, tahun ini target Rp8,8 triliun bisa tercapai, bahkan melampaui sedikit. Adanya insentif tentunya mendukung industri properti hingga 2024. Namun, target 2024 masih dalam tahap penyusunan,” ujarnya dalam Public Expose Live 2023, Selasa (28/11/2023).
BSD City menjadi penyumbang 75% terhadap keseluruhan angka prapenjualan. Besarnya angka penjualan residensial ditopang oleh penjualan unit produk unggulan BSD City seperti Enchante, Eonna, Tanakayu, Nava Park dan Hiera. Untuk penjualan ruko sebagian besar berasal dari Enchante Business Park dan Delrey Business Townhouse di BSD City, bersama dengan Front Row Studio Loft di Kota Wisata di Cibubur. Adapun unit apartemen bersumber dari penjualan unit The Elements, Southgate dan Aerium, yang terletak di Jakarta, serta Akasa, Upper West dan Marigold, yang terletak di BSD City.
2.Hitung Mundur Revisi Aturan OSS
Pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan yang menjadi landasan pelaksanakan sistem Online Single Submisson (OSS) Risk Based Approach (RBA). PP No.5/2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha tengah direvisi dan targetnya rampung pada Desember 2023.
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Investasi Kemenko Perekonomian Ichsan Zulkarnaen bercerita tengah menyelesaikan revisi tersebut bersama Kementerian Investasi/BKM, Sekretariat Kabinet, serta K/L terkait.
"Saat ini sudah masuk dalam pembicaraan dengan seluruh Kementerian/Lembaga [K/L], melakukan tahapan berikutnya, melakukan uji publik biasanya dengan pelaku usaha. Kemudian ada harmoni lagi, waktunya mepet tapi harus dikejar," jelasnya, Selasa (28/11/2023).
Berdasarkan rentang waktu yang disiapkan pemerintah, revisi PP No.5/2021 ini dapat rampung pada Desember 2023, dengan target pelaksanaan penyampaian finalisasi konsep RPP dan permintaan persetujuan Presiden. Selanjutnya, pada Januari hingga April 2024 dimulai perbaikan minor proses bisnis pada sistem OSS apabila dibutuhkan.
Dia bercerita terdapat lima poin utama revisi PP No.5/2021 tersebut. Pertama, menyederhanakan pengaturan sektor. Sektor ada yang sederhana singkat padat, ada yang sangat rinci. Hal ini membingungkan, sehingga perlu mencari pola penyederhanaan sektor, dengan tetap memperhatikan normanya di UU Cipta Kerja.
3.Kepastian AJB Bumiputera 1912 soal Pembayaran Klaim Nasabah
Manajemen Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 memastikan pembayaran klaim pemegang polis masih tetap berjalan setiap pekannya kepada pemegang polis melalui dana jaminan.
Sekretaris Task Force AJB Bumiputera 1912 Auditomo Mawarto mengatakan bahwa manajemen melakukan validasi data terhadap pembayaran klaim pemegang polis.
“Pembayaran klaim setelah PNM [Penurunan Nilai Manfaat] masih tetap berjalan setiap minggunya, disesuaikan dengan validasi yang kami lakukan terhadap kelengkapan data pembayaran kepada pemegang polis,” kata Auditomo kepada Bisnis, Selasa (28/11/2023).
Adapun hingga saat ini, Audi menyampaikan AJB Bumiputera 1912 telah membayarkan klaim kepada sekitar 47.000 pemegang polis yang berasal dari dana jaminan.
“Total nominal klaimnya saya sedang tidak available datanya. Seingat saya target pembayaran untuk keseluruhan dana jaminan kepada 86.000-an pemegang polis Asper,” ujarnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan AJB Bumiputera 1912 kembali mengajukan permohonan pencairan kelebihan dana jaminan senilai Rp262,32 miliar pada 11 September 2023.
4. Buka-bukaan Rencana Capres–Cawapres Urai Benang Kusut Perumahan
Tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemerintahan periode 2024 – 2029 mendatang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan angka backlog perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta hunian berdasarkan data Susenas BPS pada 2021.
Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 keluarga baru.
Terlebih, mimpi mencapai zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka mencanangkan visi misi berupa 8 misi asta cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Mengenai janji penyediaan rumah murah, diketahui merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Di dalamnya tertulis melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Tak hanya itu, penyediaan rumah murah juga termasuk dalam 17 program prioritas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. Program prioritas itu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa serta rakyat yang membutuhkan.
5.BILA 2023: Memutus Rente Ekonomi Sektor Logistik
Pemerintah didorong untuk menghapus rantai pasok logistik yang terlalu panjang demi mengurangi biaya logistik nasional.
Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Grup Hariyadi B Sukamdani saat pembukaan Bisnis Indonesia Logistics Award 2023 pada Selasa (28/11/2023) mengatakan bahwa pada tahun ini sektor logistik masih dihadapkan dengan berbagai tantangan baik internal maupun eksternal.
Selain dampak dari pergolakan geopolitik global sejak tahun lalu, sektor logistik juga masih mengakselerasi kinerjanya selepas pandemi Covid-19 selama tiga tahun terakhir. Gangguan ini turut mempengaruhi peforma logistik di dalam negeri.
Laporan World Bank terkait Logistics Performance Index (LPI) 2023 mengungkapkan penurunan indeks logistik nasional dibandingkan dengan indeks terakhir yang dikeluarkan pada 2018. RI menempati peringkat ke-63 dari total 139 negara yang dikaji dengan skor LPI 3,0.
Catatan tersebut mengalami penurunan 17 peringkat dibandingkan pada 2018 saat Indonesia menduduki urutan ke-46 dengan skor LPI 3,15. Dengan demikian, kinerja logistik Indonesia kalah dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
