Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengidentifikasi sejumlah kota besar mengalami penurunan tanah atau landsubsidence dan intrusi air laut akibat pengambilan air tanah berlebihan oleh masyarakat dan kegiatan komersial.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid mengatakan, salah satu wilayah yang mengalami penurunan tanah yang kritis, di antaranya Jakarta dan wilayah pantai utara atau Pantura.
“Ternyata cekungan air tanah ada beberapa yang mengalami kerusakan dan sudah rawan,” kata Wafid saat menggelar konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/11/2023).
Berdasarkan identifikasi Badan Geologi, beberapa cadangan air tanah (CAT) yang sudah mengalami kerusakan signifikan itu tersebar dari Medan, Serang-Tangerang, Jakarta, Karawang-Bekasi, Bogor, Surabaya, Bandung-Soreang, Denpasar-Tabanan, Pekalongan-Pemalang, Semarang, Metro-Kotabumi, Karanganyar-Boyolali, hingga Palangkaraya-Banjarmasin.
Sejumlah kota yang disebut itu bakal menjadi prioritas penerapan perizinan pemanfaatan air tanah nantinya.
Wafid menuturkan, pengukuran selama periode tahun 2015-2022 di wilayah Cekungan Air Tanah Jakarta tersebut menunjukkan laju penurunan tanah antara 0,04 hingga 6,30 cm per tahun.
Baca Juga
Hal ini menunjukkan adanya pelandaian penurunan tanah dibandingkan tahun 1997 hingga 2005 di mana laju penurunan tanah antara 1-10 cm per tahun hingga 15-20 cm per tahun.
“Dan Pekalongan juga ini turunnya hingga 10 cm per tahun dan juga Semarang,” kata dia.
Kementerian ESDM menegaskan implementasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah baru berlaku sekitar 3,5 tahun mendatang atau pada paruh pertama 2027.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 tentang Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Dia mengatakan, kementeriannya saat ini masih membahas aturan harmonisasi berupa peraturan menteri (Permen) ihwal teknis perizinan dan sanksi pemanfaatan air tanah dari kegiatan nonkomersial.
Wafid menggarisbawahi aturan perizinan itu hanya dikenakan kepada rumah tangga dan penggunaan secara berkelompok dengan pemakaian air tanah lebih dari 100 meter kubik per bulan. Adapun, kata Wafid, rata-rata penggunaan air tanah di Indonesia berada di level 30 meter kubik per kepala keluarga (KK).
Selain itu, dia menambahkan, perizinan pemanfaatan air tanah juga akan berlaku pada kegiatan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada saat ini. Spesifiknya, pertanian rakyat yang menggunakan air lebih dari 2 liter per detik setiap KK.
Perizinan nanti juga menyasar pada kegiatan wisata atau olah raga air untuk kepentingan umum, penelitian dan pengembangan, pendidikan, serta kesehatan milik pemerintah.
“Kita akan berhubungan dengan daerah-daerah di mana cadangan air tanah di mereka itu intensif diambil,” kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Apersi Junaidi Abdilah mengkritik aturan soal perizinan air tanah yang belakangan didorong Kementerian ESDM.
“Ini akan menjadi masalah karena nanti masyarakat seluruhnya mengebor air untuk rumah tangga harus izin. Kalau di undang-undang bumi dan air kan diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah ini dibuat peraturan harus berizin. Bukan hanya pengembang saja yang kena dampaknya, masyarakat umum juga bisa kena sanksi semua,” kata Junaidi.
Junaidi menambahkan, kebanyakan dalam proses perizinan prosesnya tidak mudah. Jika membuat sumur harus ada izin saya yakin akan ada proses-proses yang panjang.
"Mengurus perizinan itu tidak gampang, kami merasakan semua proses perizinan yang baru bisa menjadi benturan bagi kita semua," terangnya.
Junaidi juga menyoroti menyoal syarat realisasi KPR yang mencantumkan poin harus memiliki sumber air.
"Jika sumber air tidak ada, pasti efeknya ke realisasi. Jaringan PDAM juga belum ke semua daerah. Nah itu, bagaimana memaksa masyarakat untuk mandiri sementara pemerintah tidak menyiapkan infrastrukturnya,” kata dia.
