Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut, pemerintah masih akan memprioritaskan minat investasi penanam modal dalam negeri (PMDN) untuk menyukseskan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tahap pertama.
Bahlil menyebut, komitmen pemerintah untuk menggelar karpet merah pada investor lokal terus digalakkan di tengah banyaknya minat investor asing menyuntik pembangunan IKN.
"Pak Jokowi itu memprioritaskan investor-investor dalam negeri yang minat bangun IKN kita berikan prioritas itu yang dimaksud. Bukan berarti kita tidak membuka untuk asing, tapi biar saja dulu dalam negeri [kalau] sudah clear, prioritas kedua baru asing," tuturnya saat ditemui, Rabu (8/11/2023).
Bahlil juga mengungkap, secara teknis investor lokal akan didorong untuk menggarap sejumlah proyek yang berada pada Kawasan Pusat Inti Pemerintahan (KIPP).
"Daerah-daerah prime itu kalau boleh semua dalam negeri. Supaya IKN dari kita untuk kita. Nanti di layer dua dan tiganya baru bisa memberikan opsi kepada asing," pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) membocorkan bahwa satu penanam modal asing (PMA) perdana di IKN baru akan melaksanakan groundbreaking pada kuartal II/2024 mendatang.
Baca Juga
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono menjelaskan, PMA tersebut siap mengguyur pembangunan IKN melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
"Kita menghitung kalau [PMA yang melalui] proses KPBU ditargetkan masuk kuartal II 2024," jelas Agung saat ditemui beberapa waktu lalu.
Dalam laporannya, PMA tersebut dilaporkan berasal dari China yang siap menggarap sektor hunian di IKN.
Berdasarkan catatan Bisnis, perusahaan China yang telah menyatakan komitmennya untuk membangun rusun di IKN, yakni CCFG Corp yang tergabung dalam konsorsium Nusantara bersama dengan PT Risjadson Brunsfield Nusantara.
Adapun, konsorsium Nusantara tersebut dilaporkan berkomitmen membangun 60 tower rusun dengan nilai investasi sebesar Rp30,8 triliun.
Sementara itu, Agung menjelaskan bahwa saat ini perusahaan asal China tersebut telah rampung menempuh studi kelayakan (feasibility study) dan masih menempuh sejumlah tahapan bersama pemerintah.
"KPBU itu ada faktor dan peran dari pemerintah, jadi tahapannya lebih banyak, tidak hanya investor mau tanam uang, tapi ada unsur pemerintah," tuturnya.
