Bisnis.com, JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah yang akan mengguyurkan insentif bebas pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor properti.
Ketua Umum REI, Joko Suranto menuturkan, kebijakan tersebut memang telah lama dinanti dan digaungkan oleh pihak pengembang. Hal itu dilakukan guna kembali merangsang pasar properti kembali bergeliat, khususnya saat memasuki tahun politik.
"Kita mengucapkan terima kasih dan ini adalah bagian dari konfirmasi Presiden atas permohonan kami. Dalam beberapa pertemuan, kita sampaikan (ke Presiden) bahwa sektor properti memang saat ini masih mengalami perlambatan dan masih belum rebound seperti industri lain," tuturnya saat dihubungi, Selasa (24/10/2023).
Di samping itu, Joko Suranto juga berpandangan insentif ini mampu menumbuhkan ekonomi nasional di tengah tren perlambatan ekonomi global. Pasalnya, industri properti diklaim memiliki multiplier effect pada hampir 185 industri lainnya.
Kemudian, REI juga berpandangan bahwa sektor properti ini saat ini telah menyumbang 14% hingga 16% terhadap produk domestik bruto (PDB), berkontribusi pada APBN hingga 9%, dan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) mencapai 30% - 40%.
Dengan demikian, bangkitnya sektor properti dipercaya kuat mampu menjadi faktor pengungkit yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga
"Seperti kita ketahui, backlog di Indonesia dari 2010 itu kan 13,5 juta. Kemudian 2020 itu masih 12,7 juta, dalam kurun waktu 10 tahun belum ada pertumbuhan yang signifikan. Artinya semoga [pemberian insentif] ini juga bisa inline mendorong penurunan backlog di indonesia," tambahnya.
Untuk memuluskan realisasi pemberian insentif, REI juga berharap industri keuangan dapat mendukung upaya tersebut dengan memacu porsi kredit konsumer khususnya KPR.
Terlebih, REI juga memproyeksi dengan ditetapkannya kebijakan insentif tersebut, pasar properti akan kebanjiran dana mencapai Rp10 triliun dengan output pada ekonomi nasional mencapai Rp1,8 triliun.
Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah telah sepakat akan memberikan insentif bebas PPN pada sektor properti.
Dalam penjelasannya, masyarakat yang akan membeli rumah di bawah Rp2 miliar hingga periode Juni 2024 mendatang akan 100 persen bebas PPN.
"Insentif perumahan di bawah Rp2 miliar, PPN ditanggung pemerintah 100% sampai Juni. Sesudah Juni sampai Desember tahun depan 5%," jelasnya saat ditemui di Kawasan GBK sesaat setelah melaksanakan rapat terbatas, Selasa (24/10/2023).
Kemudian, dalam rapat tersebut pemerintah juga menyepakati rencana pemberian insentif perumahan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa pembebasan biaya administrasi senilai Rp4 juta.
