Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan pelaksanaan pembangunan area permukiman warga terdampak relokasi Rempang Eco-City saat ini masih dalam tahap pembahasan. PUPR masih melakukan kajian.
Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan pembangunan sejumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial di Tanjung Banon belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
"Belum nanti. [Pembangunan fasos dan fasum di Tanjung Banon] nanti kita masih diskusikan," tuturnya saat ditemui di sela-sela agenda perayaan Hari Habitat Sedunia di Indoor Multifunction Stadium di Jakarta, Minggu (15/10/2023).
Tak banyak informasi yang disampaikan. Diana juga enggan menjelaskan secara lebih rinci mengenai pos anggaran yang akan digunakan untuk merealisasikan arahan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa PUPR akan terlibat dalam pembangunan sejumlah fasilitas umum di Tanjung Banon.
"Infrastruktur fasilitas umumnya akan dibangun oleh PUPR," tuturnya beberapa waktu lalu.
Baca Juga
Namun demikian, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian PUPR, Johanes Wahyu Kusumo Susanto mengatakan pihaknya akan mendukung penuh Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang.
Untuk itu, mereka telah melakukan rapat teknis dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam baru-baru ini.
"Jadi dengan rapat ini, kami ingin mengetahui lingkup pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Kementrian PUPR ke depannya," pungkasnya.
