Bisnis.com, JAKARTA - Viralnya kabar beras impor China yang disebut mengandung plastik dan beracun telah masuk RI membuat geger masyarakat. Kendati demikian, informasi tersebut telah ditepis oleh Perum Bulog.
Sebelumnya, dugaan awal terkait pemberitaan beras sintetis tersebar di Bukittingi, Sumatera Barat. Salah seorang warga mengaku sakit usai mengonsumsi beras yang diduga sintetis tersebut.
Hal ini seiring dengan kabar pemerintah melalui Perum Bulog membuka opsi impor 1,5 juta ton dari China. Adapun, opsi impor beras terbuka sebagai respons dari dampak penurunan produksi akibat fenomena El Nino.
Rencana impor beras akan dilakukan pada akhir 2023 untuk menjaga stabilitas cadangan beras di level aman. Namun, rencana impor beras dari China masih memasuki tahap penjajakan.
Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya pada Selasa (9/10/2023) menegaskan bahwa isu beras sintetis rentan dihembuskan di tengah upaya pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM), bantuan pangan beras dan operasi pasar Bulog.
Untuk itu, selain melakukan tindakan pengujian ilmiah terhadap sampel beras melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di bawah Badan Pangan Nasional, Arief juga meminta satgas pangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebarkan berita hoaks mengenai beras sintetis ini.
Baca Juga
"Sekarang kalau ada beras sintetis, satgas pangan investigasi dan jika memang terbukti bersalah, perlu diproses secara hukum, sehingga masyarakat tenang dan mendapat kejelasan mengenai masalah ini," ujar Arief.
Viral Impor Beras Plastik Beracun Asal China
Berkenaan dengan isu beras plastik dan beracun asal China, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso (Buwas) menyangkal kabar yang pertama kali beredar di masyarakat Bukittingi itu. Apalagi, pihaknya mengaku belum sama sekali mengimpor beras dari China.
"Karena beras dari China itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras China beracun. Beras sama plastik itu mahal plastik, jadi enggak masuk akal," kata Buwas, Kamis (12/10/2023) lalu.
Di samping itu, Buwas menegaskan bahwa beras impor yang didatangkan untuk kebutuhan stabilisasi paskan dan harga pangan (SPHP) dipastikan memiliki kualitas premium.
Buwas yang merupakan mantan Kabareskrim itu pun menegaskan bahwa beras impor dari negara asing yang masuk ke gudang Bulog sudah melalui beberapa kali proses pemeriksaan.
Sebelum dimuat ke kapal di negara asal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor Independent kemudian setelah sampai di Indonesia dilakukan pemeriksaan lagi oleh Badan Karantina Indonesia.
"Jadi yang ada di gudang-gudang Bulog sudah sangat dipastikan aman semuanya," tuturnya.
Dia menyebut informasi yang dianggap hoaks soal beras sintetis itu sebagai upaya kelompok tertentu yang ingin mendiskredit pemerintah lewat pangan. Bahkan, tuduhan terhadap beras Bulog menimbulkan kekhawatiran bagi penerima beras bantuan pangan dari Bulog.
"Kasian saudara-saudara kita yang tidak mampu yang membutuhkan beras hari ini gara-gara berita itu jadi semua gelisah," ucapnya.
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati Badan Karantina Indonesia M. Adnan juga menegaskan semua barang yang masuk ke Indonesia kami perlakukan sesuai prosedur yaitu pemeriksaan administrasi, kesehatan dan keamanan pangan termasuk impor beras yang dilaksanakan oleh Bulog.
"Semua kapal impor yang tiba termasuk impor beras ini harus diperiksa dulu oleh Badan Karantina Indonesia, setelah dinyatakan aman baru bisa dibongkar seperti kapal beras vietnam yang kita saksikan sekarang ini," kata Adnan.
Bulog Lapor Satgas Pangan
Perum Bulog meminta Satgas Pangan menindaklanjuti secara hukum soal video viral yang beredar terkait impor beras plastik asal China yang beracun. Buwas meminta aparat penegak hukum mempidanakan penyebar informasi bhong tersebut.
"Nah, ini pelanggaran hukum, kejahatan, seperti ini jangan hanya selesai minta maaf, harus ada tindak lanjut secara hukum," kata Buwas seperti dilansir dari Antara, Jumat (13/10/2023).
Buwas memastikan, semua informasi tersebut sama sekali tidak benar apalagi sampai dikatakan beras-beras yang disalurkan mengandung zat yang tidak layak dikonsumsi masyarakat.
Hal ini dianggap Buwas menjadi tuduhan serius terhadap pemerintah yang berjuang untuk rakyat, maka siapapun yang melakukan penyebaran informasi bohong harus bertanggungjawab.
