Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk merevisi target pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga dari 4 juta sambungan rumah (SR) hingga 2024 menjadi 2,5 juta SR.
Dalam rapat terbatas dengan Jaringan Gas Rumah Tangga dan Distribusi Elpiji 3 kilogram (kg), Kamis (12/10/2023), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa revisi tersebut dilakukan lantaran realisasi pembangunan jaringan gas yang masih minim hingga saat ini.
Dia memerinci bahwa realisasi sambungan gas ke rumah baru mencapai 835.000 rumah dengan rincian 241.000 berasal dari PT PGN Tbk. dan 549.000 berasal dari pemerintah.
"Kan targetnya semula 4 juta rumah cuma dengan capaian sekitar 800.000, ini target 4 juta pada 2024 sulit tercapai. Jadi dari 835.000 sambungan sekarang diharapkan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 juta pada 2024," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023).
Dalam perubahan beleid itu juga akan dijamin harga jual gas di hulu, supaya meningkatkan minat swasta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang akan menjadi penanggung jawabnya.
"Perpresnya akan di ubah sehingga pihak swasta bisa melakukan KPBU dan penanggung jawab dari Menteri ESDM, karena harus meyakinkan mereka mendapat harga di gas di US$4,72 [per MMBTU] kalo ga dapat di harga US$4,72 tidak terjadi juga switching antara LPG dengan jaringan gas," pungkas Airlangga.
Baca Juga
Selain itu, Airlangga menyebut bahwa dalam rapat itu tersebut Presiden Ke-7 RI itu juga meminta untuk mengitung lapangan gas yang berpotensi memproduksi LPG atau LPG mini.
Pasalnya, beban subsidi dari liquefied petroleum (LPG) pada tahun ini diperkirakan mencapai Rp117 triliun.
Menurutnya, penggunaan LPG subsidi yang terus meningkat setiap tahun turut berdampak pada beban fiskal yang juga meningkat. Adapun, pada 2022 pemerintah memberi subsidi untuk 7,8 juta ton LPG.
"Pada 2022 kemarin mencapai 7,8 juta ton, ini yang subsidi. Dan yang nonsubsidi itu turun terus, jadi yang tahun kemarin sekitar 580.000. Subsidi ini diperkirakan tahun ini subsidinya bisa mencapai Rp117 triliun," jelasnya.
