Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Gas Society (IGS) meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang dipatok US$6 per MMBTU untuk 7 sektor industri dan kelistrikan.
Chairman Indonesian Gas Society Aris Mulya Azof menilai ketetapan harga gas domestik itu tidak lagi mencerminkan keekonomian proyek pengembangan gas di industri hulu serta upaya akselerasi infrastruktur gas di sisi hilir. Konsekuensinya, serapan gas domestik belakangan tidak tumbuh optimal di tengah kondisi pasokan yang berlebih tahun ini.
“Regulasi ini perlu ditinjau lagi apakah betul bisa membuat semua player dari hulu ke hilir mendapatkan margin yang pantas karena kalau tidak termasuk pengembangan infrastruktur tentu tidak akan dapat mendorong orang berinvestasi,” kata Aris saat Webinar Dunia Energi, Selasa (27/9/2022).
Aris mengatakan skema kept whole contractor lewat Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi tidak lagi mampu dijalankan pemerintah untuk menjamin tidak berkurangnya porsi penjualan gas KKKS.
“Seiring berjalan waktu penutupan itu sudah habis sehingga memakan jatahnya KKKS sendiri ini yang merugikan KKKS karena kemampuan pemerintah untuk menutupi sendiri tidak berlangsung lama,” kata dia.
Di sisi lain, dia menambahkan, pengerjaan jaringan gas (Jargas) pada sisi hilir juga terpaksa disesuaikan untuk dapat memenuhi patokan jual gas yang lebih dahulu dipatok US$6 per MMBTU. Konsekuensinya realisasi pengerjaan Jargas tidak dapat bergerak optimal.
Baca Juga
“Distribusi pipa seperti fee dan tol fee itu juga melakukan pemotongan untuk disesuaikan dengan target US$6. Misalnya tol fee untuk US$1 per mm untuk adjust US$6 itu dipotong menjadi US$0,5 per mm,” tuturnya.
Berdasarkan catatan IGS, panjang infrastruktur pipa gas bumi bertambah 3.321 kilometer sepanjang 2010 sampai dengan 2017. Rencananya panjang infrastruktur pipa gas bumi itu diproyeksikan mencapai 3.183 kilometer mengacu pada Rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Nasional periode 2017 sampai 2031.
Pertumbuhan terbesar jaringan pipa terdapat pada pipa dedicated hilir sepanjang kurang lebih 2.700 kilometer yang dibangun sebagian besar oleh Pertamina Group lewat pendanaan sendiri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan sebagian besar wilayah kerja dengan cadangan gas besar belum juga memegang kontrak perjanjian jual beli gas bumi atau gas sales agreement (GSA) di tengah pasokan gas domestik yang berlebihan pada tahun ini.
Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus mengatakan situasi itu belakangan menyebabkan sejumlah lapangan gas potensial justru terlantar atau ditunda pengembangannya lantaran belum jelasnya GSA dengan pembeli potensial.
“Energi kita masih menggunakan minyak terbesar sehingga lapangan gas kita banyak yang stranded seperti di Natuna, Bintuni punya Genting Oil lalu ada di Sumatera Barat dan beberapa tempat lain termasuk yang besar di Masela belum ada gas sales agreement-nya,” kata Taslim dalam Webinar Dunia Energi, Selasa (27/9/2022).
Selain konsumsi energi domestik yang mayoritas dari minyak mentah, Taslim mengatakan, serapan gas dari industri hilir dan rumah tangga belum cukup optimal hingga saat ini. Konsekuensinya, 30 persen produksi gas domestik yang berlebih itu dijual ke luar negeri.
Di sisi lain, SKK Migas melaporkan lebih dari 50 persen penemuan sumur eksplorasi dalam sepuluh tahun terakhir berupa gas. Adapun 70 persen rencana pengembangan lapangan atau plant of development (PoD) berasal dari pengembangan lapangan gas.
“Gas kita reserved replacement ratio tiga tahun terakhir sudah di atas 100 persen artinya kita surplus, sementara kebutuhan domestik ini masih belum menggeliat kita berharap makin banyak juga konsumsi dalam negerinya,” kata dia.
Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) melaporkan beberapa rencana pengembangan lapangan gas mesti ditunda lantaran sejumlah blok belum mendapatkan calon pembeli untuk produksi mereka.
Direktur Aspermigas Moshe Rizal mengatakan situasi itu terjadi lantaran pertumbuhan konsumsi gas domestik cenderung lamban ketimbang volume pasokan yang belakangan malah diproyeksikan surplus cukup lebar.
“Memang benar, untuk produksi gas itu sebelum mereka produksi mereka harus sudah ada pembelinya dulu, kalau pembeli belum siap atau belum ada pasti produksinya ditunda,” kata Moshe saat dihubungi, Senin (20/8/2022).
