Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan pengerjaan fisik jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas) sebagai substitusi elpiji sudah mencapai 75,46 persen saat ini.
Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jaringan gas yang lebih masif tahun depan lewat pembiayaan mandiri Subholding Gas PT Pertamina (Persero) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.
“Progres fisik pembangunan Jargas saat ini telah mencapai 75,46 persen. Rencana pembangunan Jargas tahun berikutnya akan dilaksanakan oleh Badan Usaha [Jargas Mandiri] dan skema KPBU,” kata Tutuka kepada Bisnis, Rabu (28/9/2022).
Sepanjang 2022, pembangunan Jargas dengan APBN direncanakan sebanyak 40.777 sambungan rumah (SR) yang terpencar di 12 kabupaten atau kota. Kementerian ESDM telah melaksanakan tender atau lelang yang terbagi dalam lima paket pengerjaan mulai 9 Desember 2021.
Penandatanganan kontrak pembangunan Jargas terbagi menjadi tiga tahap di mana tahap pertama dilakukan penandatanganan tiga paket, sedangkan tahap kedua pada akhir Maret 2022 Paket 3 yang meliputi Kabupaten Indramayu, Kota Semarang dan Kabupaten Wajo. Lalu, penandatanganan kontrak tahap ketiga pada pertengahan April 2022 Paket 5 meliputi Kabupaten Lumajang.
“Jargas melalui skema APBN telah dilaksanakan Ditjen Migas sejak 2009, sampai dengan 2021 telah terbangun Jargas 662.431 SR di 59 kabupaten dan 17 provinsi,” kata dia.
Baca Juga
Kendati demikian, Tutuka mengatakan, pemerintah tidak berencana untuk menganggarkan pembangunan Jargas baru pada 2023 mendatang.
“Tahun 2023 tidak ada rencana anggaran untuk Jargas,” kata dia.
Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro menilai pembatalan program kompor listrik dapat menjadi momentum akselerasi pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang selama ini dinilai terkendala realisasinya tiap tahun.
Kendati demikian, Komaidi mengatakan, akselerasi itu relatif sulit dilakukan lantaran isu keekonomian pembangunan jaringan gas bumi rumah tangga yang tidak menguntungkan pengembang hingga saat ini.
“Peluang untuk pengembangan jaringan gas ini bisa jadi lebih cepat ya, kan yang disampaikan pemerintah ada dua poin pertama untuk mengurangi devisa impor lalu subsidi elpiji,” kata Komaidi saat dihubungi, Rabu (28/9/2022).
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) membatalkan program pengalihan kompor LPG 3 Kilogram ke kompor listrik. Keputusan itu belakangan diambil setelah parlemen dan sebagian masyarakat mengajukan keberatan terhadap inisiatif konversi kompor yang diajukan eksekutif tersebut.
“PLN memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. PLN hadir untuk memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui siaran pers, Selasa (27/9/2022).
Kendati demikian, PLN sempat menghitung setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas 'melon' konvensional. Sementara itu, penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya.
Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan.
“Jika program konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 kilogram sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor LPG 3 kilogram sebesar Rp44 triliun per tahun,” tuturnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram naik rata-rata 26,58 persen setiap tahunnya selama kurun waktu 2017 hingga 2021. Kenaikkan nilai subsidi itu dipengaruhi fluktuasi harga ICP dan nilai tukar rupiah.
Adapun, realisasi subsidi BBM 2021 mencapai Rp16,17 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp7,15 triliun. Kendati demikian, masih terdapat kewajiban pembayaran kompensasi BBM Rp93,95 triliun untuk periode 2017 hingga 2021.
Sementara itu, realisasi subsidi LPG 3 kilogram 2021 mencapai Rp67,62 triliun, termasuk di dalamnya kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun. Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kilogram 2022 diperkirakan mencapai Rp149,37 triliun atau 192,61 persen dari postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.
Kemenkeu mencatat lebih dari 90 persen kenaikkan nilai subsidi itu berasal dari alokasi LPG 3 kilogram yang disebabkan oleh kesenjangan antara HJE dengan harga keekonomian yang berlanjut melebar didorong harga minyak mentah dunia.
