Bisnis.com, JAKARTA — Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) telah mengevaluasi sejumlah rekomendasi penyusunan dokumen Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) atau rencana investasi komprehensif program JETP.
Wakil Kepala Sekretariat JETP Paul Butarbutar menyampaikan, beberapa isu penting di antaranya berkaitan dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal, pengadaan, power purchase agreement (PPA), dampak lingkungan, pembangkit industri atau captive hingga kelanjutan finansial PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
“JETP di Indonesia akan memberi jalan pada pengembangan energi baru terbarukan [EBT], akan ada ruang yang besar bagi investor untuk berpartisipasi di dalamnya,” kata Paul dalam Renewable Energy and Climate Summit Indonesia-Netherlands (RECSIN) di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Rencananya, kata Paul, dokumen CIPP JETP akan dirilis pada November 2023 untuk dapat dikaji oleh masyarakat luas. Saat ini, sekretariat telah menyelesaikan beberapa poin penting sebelum rancangan digulirkan ke publik.
“Satu di antaranya terkait dengan TKDN, pengadaan, PPA, dan kelanjutan keuangan dari PLN bagaimana itu diatur, banyak rekomendasi yang coba kita tinjau untuk membuat investasi ini bisa jalan,” kata dia.
Seperti diketahui, pakta iklim yang tergabung ke dalam kemitraan JETP sempat berjanji untuk menyediakan dana himpunan US$20 miliar atau setara dengan Rp310,7 triliun (asumsi kurs Rp15.535 per US$) dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk membantu pendanaan transisi energi di Indonesia.
Baca Juga
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas US$10 miliar yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark.
Perjanjian tersebut diteken pada November 2022 di sela-sela KTT G20, Bali menyusul kemudian inisiasi Sekretariat JETP pada Februari 2023. Usai penundaan rilis rencana investasi JETP pada bulan lalu, pemerintah angkat bicara seputar nasib realisasinya.
Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan, negara-negara Barat sebenarnya belum siap mendanai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara Indonesia. Kurangnya konsensus mengenai rencana tersebut dapat berpotensi membuat pemangkasan emisi oleh PLTU di Indonesia semakin molor.
"Selama diskusi terlihat sangat jelas bahwa mereka tidak bersemangat memberikan pembiayaan untuk pensiun dini," kata Septian, seperti dikutip dari Reuters, Senin (25/9/2023).
Koalisi negara-negara Barat yang berencana menggelontorkan US$20 miliar untuk membantu Indonesia melakukan dekarbonisasi, telah menyatakan bahwa mereka lebih tertarik untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan komersial, yang menurut Seto tidak diperlukan.
"Kami punya kelebihan listrik. Jadi kalau kami terus menambahkan energi terbarukan, itu akan berdampak pada anggaran kami,” kata Seto di sela-sela konferensi industri Coaltrans.
Dia menambahkan bahwa Indonesia juga bisa membiayai sendiri proyek-proyek energi terbarukan jika diperlukan.
"Tuntutan kami sangat jelas, yaitu penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara dan pembangunan jaringan listrik pintar [smart grid]," katanya.
Indonesia, lanjut Seto, masih dalam diskusi untuk mencari pembiayaan bagi jaringan listrik pintar di bawah JETP.
