Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menerbitkan beleid terkait pemberian alat memasak berbasis listrik (AML) kepada rumah tangga.
AML yang dimaksud dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 11 Tahun 2023 adalah pemanfaat tenaga listrik untuk memasak yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan alias rice cooker.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa aturan ini memang menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk mendorong pemanfaatan energi bersih di semua sektor yang ada, salah satunya sektor rumah tangga.
Dia menuturkan pelaksanaan pemberian AML secara gratis tersebut akan mulai dilakukan pada tahun ini.
“Di rumah tangga juga kita dorong salah satunya dengan menggeser pemanfaatan yang misalnya sekarang dengan bahan bakar yang lain digeser kepada listrik, itu akan kita lakukan tahun ini,” kata Dadan saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (6/10/2023).
Disebutkan dalam Permen ESDM No. 11 Tahun 2023 bahwa penyediaan alat memasak berbasis listrik bagi rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu diperlukan untuk menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, mengurangi impor liquefied petroleum gas (LPG) yang digunakan untuk memasak, dan meningkatkan konsumsi listrik per kapita.
Baca Juga
Terkait dengan belied ini dikeluarkan menjelang tahun politik, Dadan merespons bahwa penerbitan aturan ini perlu memastikan anggaran terlebih dahulu.
“Semua kan berproses dari segi anggarannya,” ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM telah memasukkan program pembagian 680.000 paket bantuan penanak nasi listrik atau rice cooker ke dalam program prioritas tahun ini.
“Penanak nasi listrik sebanyak 680.000 unit, ini masih dalam pembahasan dengan pihak-pihak lintas terkait,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi VII di DPR , Jakarta, Kamis (2/1/2023).
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program pembagian rice cooker dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar pada 2023.
Adapun, pengurangan volume LPG 3 kg diperkirakan dapat mencapai 19.600 ton dan penghematan devisa sebesar US$26,88 juta. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik juga diharapkan dapat menyentuh angka 42,84 gigawatt hour (GWh) atau setara dengan pembangkit 54,74 megawatt (MW).
