Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum dapat mengesekusi program pembagian 680.000 paket bantuan penanak nasi listrik atau rice cooker hingga tengah tahun ini.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Gatrik) Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan, kementeriannya belum mendapat persetujuan dari parlemen ihwal alokasi anggaran sekitar Rp340 miliar untuk pengadaan rice cooker senilai Rp500.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut.
“Sekarang ini saya dengar anggarannya masih diblokir ya, butuh yang disebut dengan trilateral meeting kemudian kelihatannya perlu ada semacam surat atau kesepakatan rapat dari Banggar,” kata Jisman saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/8/2023).
Jisman menegaskan, kementeriannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama dengan parlemen terkait dengan kelanjutan salah satu program prioritas tersebut.
Di sisi lain, dia mengatakan, kementeriannya turut mengevaluasi kembali besaran target pengadaan dan keluarga penerima dari rice cooker tersebut menyusul dinamika yang saat ini terjadi bersama dengan parlemen sejak akhir tahun lalu.
“Kemarin sudah ditentukan ada Rp340 miliar tapi ada penyesuaian nanti, tapi intinya kita lagi balap-balapan ini menunggu trilateral meeting,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diketahui, program pengadaan kompor setrum itu menjadi alternatif yang disodorkan Kementerian ESDM ke parlemen untuk meningkatkan daya serap dari kondisi kelebihan pasok listrik atau oversupply dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, program pembagian rice cooker dapat menghemat subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp52,2 miliar dengan total biaya pengadaan Rp240 miliar tahun ini.
Adapun, pengurangan volume LPG 3 kg diperkirakan dapat mencapai 19.600 ton dan penghematan devisa sebesar US$26,88 juta. Lewat program itu, konsumsi listrik domestik juga diharapkan dapat menyentuh angka 42,84 gigawatt hour (GWh) atau setara dengan pembangkit 54,74 megawatt (MW).
Di sisi lain, PLN menegaskan program konversi kompor elpiji menjadi listrik tetap berjalan sebagai bagian dari aksi korporasi perusahaan setrum pelat merah setelah sebelumnya sempat dibatalkan.
“Kami terus menjalankan program kompor listrik tetapi bukan dalam kerangka untuk subsidi kompensasi, tetapi soft selling kepada pelanggan kami,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Darmawan mengatakan, PLN belakangan mengambil inisiatif program konversi itu lewat aksi korporasi perseroan untuk meningkatkan serapan listrik di tengah masyarakat.
Berdasarkan hitung-hitungan komersial PLN, potensi penghematan lewat konversi kompor listrik itu sekitar Rp6.000 per kilogram jika dibandingkan dengan LPG non-subsidi.
“Kalau menggunakan LPG saat ini Rp18.500 per kilogram kalau menggunakan kompor listrik itu sekitar Rp11.700, tetapi dibandingkan LPG 3 kilogram tentu saja ini lebih mahal,” kata dia.
