.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) memperingatkan China mengenai rencananya untuk memperbarui aturan yang membatasi pengiriman chip AI dan alat pembuat chip ke China, paling cepat pada awal Oktober 2023.
Mengutip Reuters pada Selasa (3/10) hal tersebut diungkapkan oleh seorang pejabat AS, yakni sebuah keputusan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga hubungan antara kedua negara adidaya tersebut.
Departemen Perdagangan AS, yang mengawasi kontrol ekspor sedang mengerjakan pembaruan terhadap pembatasan ekspor tersebut, yang pertama kali diterbitkan pada tahun lalu.
Pembaruan tersebut bertujuan untuk membatasi akses lebih banyak pembuatan chip, sesuai dengan peraturan baru dari Belanda dan Jepang, untuk menutup beberapa celah dalam pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan atau AI.
“China telah mengantisipasi pembaruan sekitar peringatan satu tahun, berdasarkan percakapan dengan pejabat administrasi," jelas pejabat AS tersebut soal aturan asli diterbitkan pada 7 Oktober 2022.
Pejabat AS sendiri memberikan informasi kepada rekan-rekannya di China dalam beberapa minggu terakhir, dan menolak untuk mengungkapkan rincian tentang percakapan tertentu.
Peraturan AS yang akan datang dapat memukul ASML, yakni pembuat peralatan chip terkemuka di dunia dan perusahaan terbesar di Belanda, karena sistemnya mengandung suku cadang dan komponen AS.
Selain itu, bukan hal yang tidak biasa bagi AS untuk memodifikasi proposal sebelum menetapkan peraturan. Oleh karena itu, baik pembatasan maupun waktunya juga dapat berubah.
Namun, juru bicara kedutaan besar China di Washington tidak memberikan komentar apapun ketika ditanya mengenai komentarnya atas peringatan tersebut.
"China dengan tegas menentang konsep keamanan nasional AS yang terlalu luas dan penyalahgunaan langkah-langkah kontrol ekspor untuk melumpuhkan perusahaan-perusahaan China," jelas juru bicara Liu Pengyu.
Mantan pejabat Gedung Putih Peter Harrell menekankan bahwa dia tidak tahu apakah pemerintahan tersebut telah memberi peringatan kepada China tentang aturan baru ini.
"Jika ereka melakukannya, maka akan menjadi sebuah titik perubahan bagi pemerintahan tersebut saat mencoba menghindari mengirimkan sinyal yang salah dimengerti," ungkapnya.
