Bisnis.com, JAKARTA – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti optimistis penerimaan negara dari pajak dapat tembus mencapai Rp2.000 triliun pada 2024.
Dirinya menuturkan meski target penerimaan dari pajak dalam APBN 2024 di angka Rp1.988 triliun, Nufransa melihat ada potensi akan menyentuh Rp2.000 triliun.
“Di tahun depan bisa jadi penerimaan pajak kita akan menembus untuk pertama kalinya di Rp2.000 triliun, targetnya Rp1.900an triliun, tapi tidak menutup kemungkinan bisa mencapai Rp2.000 triliun,” katanya dalam International Tax Policy Dialogue di FEB UI, Depok, Jawa Barat, dikutip Rabu (27/9/2023).
Meski di tengah tekanan global, Nufransa mengatakan bahwa sejatinya APBN 2024 telah dirancang sedemikian rupa untuk melawan dan menjalankan ekonomi di tahun mendatang.
Pemerintah telah mengerahkan sederet belanja sosial pada 2024. Selain itu, adanya belanja pemilu juga dirinya harapkan dapat menjadi penggerak ekonomi pada pesta demokrasi 5 tahun sekali tersebut.
Nufransa mengamini bahwa tidak mudah untuk mencapi target perpajakan. Terlebih, dari sekitar 45.000 pegawai pajak harus mengawasi sekitar 60 juta wajib pajak dengan wajib pajak aktif sekitar 25 juta orang. Untuk itu, butuh kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk akademisi
Baca Juga
“Tentu saja ini bukan menjadi alasan bagi kami untuk tidak bekerja keras, tapi tidak bisa bekerja sendirian. Intinya adalah kita harus berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi,” lanjut Nufransa.
Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah akan mengimplementasikan sistem inti perpajakan atau coretax system tahun depan yang saat ini sedang disiapkan. Nufransa mengatakan, dengan demikian diharapkan pelayanan-pelayanan yang selama ini sudah berlaku digital disentralisasi.
Pada acara yang diselenggarakan oleh FEB UI tersebut, Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Imam Arifin mengatakan bahwa pengumpulan pajak sangat menentukan masa depan Indonesia
Oleh karena itu menurutnya reformasi atau penguatan digitalisasi terkait dengan administrasi perpajakan menjadi sangat penting di era saat ini.
“Agar proses utilisasi data itu bisa dilakukan maksimal, sehingga proses pengawasan dan audit dan juga nanti membangun compliance wajib pajak itu bisa jauh lebih baik,” katanya
Harapannya, dalam jangka pendek atau jangka menengah, selain services kepada publik, kepada masyarakat dengan dibantu oleh paraakuntan atau konsultan pajak, Indonesia juga bisa ke depan mencapai tax ratio yang paling tidak bisa menjaga sustainability pembangunan di Indonesia.
Pada tahun lalu, pemerintah membukukan penerimaan pajak senilai Rp1.716 triliun dari target Rp1.484 triliun. Sementara sepanjang 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengantongi Rp1.247 triliun dari target Rp1.718 triliun ke dalam kas negara.
.jpg?w=300&h=221)
