Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Jepang telah membentuk Satgas Task Force untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur di Indonesia. Jepang menyediakan pendanaan hingga Rp207 triliun per tahun.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang juga tengah membahas beberapa agenda lain di antaranya pembangkit tenaga air atau hydropower plant di Kayan Kalimantan Utara. Menurutnya, pembangkit itu akan menggantikan PLTU di wilayah Pulau Jawa.
Selain itu, kata Airlangga ada juga pengembangan carbon capture, teknologi efisien untuk pembangkit listrik geotermal, utilizaton and storage (CCUS), blue area dan revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi dari Jepang.
"Jepang lewat JBIC dan METI akan menyediakan pendanaan untuk proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar 2 triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp207 triliun per tahun," tuturnya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (22/9).
Airlangga optimistis pendanaan dari Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan METI tersebut akan membantu Indonesia untuk mempercepat proses transisi energi di Tanah Air.
"Pendanaan ini bisa membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” katanya.
Selain itu, Pemerintah Indonesia dan Jepang juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek potensial lain yang diimplementasikan di bawah Asia Zero Emmission Community (AZEC).
Menurutnya, Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon, di mana JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai HM.4.6/365/SET.M.EKON.3/09/ 2023 penetapan harga karbon.
Lebih jauh, implementasi JCM tersebut juga bisa mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim. Saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan.
Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait dengan JCM Indonesia bisa mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.
Pemerintah Jepang dalam kesempatan ini juga menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada bulan Desember 2023 dan meminta Indonesia untuk dapat mendukung acara ini.
Sebelumnya pada bulan Juli lalu, Menko Airlangga dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda telah sepakat membentuk Satuan Tugas sebagai guna mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan.
Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari Dewan Pengarah atau steering committee yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat Menteri, kelompok ahli atau expert group yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.
