Bisnis.com, MANGUPURA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meminta PT Pertamina (Persero) untuk melepas lapangan migas yang tidak lagi bisa dioptimalkan oleh perseroan.
Arifin berharap pelepasan aset itu dapat dikembangkan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta lainnya.
“Bahwa membolehkan untuk bisa diberdayakan, mau dilepas langsung atau Pertamina mau kerja sama. Kita memang minta semua itu segera bisa diselesaikan,” kata Arifin di sela-sela agenda the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG) di Badung, Bali, Jumat (22/9/2023).
Arifin menuturkan, saat ini kementeriannya tengah memproses pengembalian aset sumur yang tidak optimal dikembangkan Pertamina tersebut.
Kendati demikian, dia menegaskan pemerintah masih memberi kesempatan Pertamina untuk mengembangkan sejumlah sumur yang masih potensial lewat skema kerja sama dengan mitra lain.
“Beberapa yang sudah dilakukan pelepasan kerja sama itu sudah bisa menghasilkan kurang lebih 3.000 sampai dengan 4.000 barel minyak per hari, tapi lumayan, bisa nyambung nafas,” kata dia.
Baca Juga
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah meminta agar potensi sumur-sumur migas yang tidak bisa dioptimalkan Pertamina untuk diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) swasta, baik domestik maupun luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga menyoroti konsesi yang saat ini dipegang perusahaan migas pelat merah yang terlalu luas, sementara lifting migas terus mengalami penurunan signifikan setiap tahunnya.
“Kemarin dalam ratas [rapat terbatas] Presiden [Jokowi] sudah memberi arahan agar peluang-peluang sumur yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina itu agar dibuka untuk umum untuk segera kita melakukan eksplorasi dalam rangka menaikkan produksi,” kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat memberi sambutan dalam the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023 (ICIUOG), Rabu (20/9/2023).
Bahlil menuturkan, Presiden Jokowi meminta agar lelang-lelang baru untuk blok migas dapat diprioritaskan untuk KKKS swasta nasional. Selain itu, kata dia, pemerintah juga mendorong partisipasi yang lebih intensif dari KKKS internasional lewat kemudahan serta insentif fiskal lainnya untuk industri hulu migas mendatang.
Sementara itu, PT Pertamina Hulu Energi (PHE), subholding upstream Pertamina, memastikan aset blok migas yang saat ini dikelola perseroan digarap secara optimal.
Pertamina pun tidak ambil pusing dengan langkah pemerintah untuk membatasi konsesi wilayah kerja (WK) migas mereka saat ini.
Direktur Utama PHE Wiko Migantoro mengatakan, perseroan bakal tetap fokus untuk mengembangkan aset yang saat ini dimiliki Pertamina di sisi hulu.
“Kewenangan untuk memberikan WK itu di pemerintah bukan di kami, tapi yang kami kuasai kami kerjakan secara optimal,” kata Wiko saat ditemui Bisnis, Rabu (20/9/2023).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
