Bisnis.com, JAKARTA - Baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3±1 persen sehingga patut kita syukuri bersama. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi pascapandemi merupakan prestasi yang luar biasa karena termasuk rendah dan stabil di dunia.
Beberapa negara anggota G20 yang inflasinya masih di atas Indonesia pada Agustus 2023 misalnya Prancis 4,8% (YoY), Eropa 5,3% (YoY) dan Jerman yang masih di angka 6,1% (YoY). Pemicu utama inflasi di negara tersebut masih bersumber dari komoditas pangan dan energi.
Keberhasilan dalam pengendalian inflasi di Indonesia merupakan hasil sinergi dan inovasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena fenomena inflasi di Indonesia didominasi oleh fenomena volatile food sehingga tidak serta-merta dapat diantisipasi dengan kebijakan moneter.
Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada 31 Agustus 2023 disampaikan bahwa, “Pengendalian inflasi di seluruh dunia hanya dilakukan oleh Bank Sentral melalui kenaikan suku bunga dan nilai tukar, namun di Indonesia menggunakan kombinasi kebijakan moneter, fiskal diperkuat dengan pengecekan di lapangan.”
Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut secara eksplisit menegaskan upaya pengendalian inflasi di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan negara lain.
Hal tersebut diwujudkan melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat dan daerah (TPIP/TPID) yang fokus pada pengendalian inflasi yang dipicu oleh harga yang diatur pemerintah (administere prices) dan harga pangan bergejolak (volatile food).
Baca Juga
Eksistensi TPIP/TPID yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi telah berhasil menorehkan prestasi melalui pencapaian angka inflasi yang rendah dan stabil pasca pandemi Covid-19.
FENOMENA INFLASI
Meskipun demikian, ke depan pengendalian inflasi di era endemi tidaklah mudah karena adanya faktor alam yang turut ‘mewarnai’ volatile food inflation dan berlanjutnya proteksi perdagangan internasional.
Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (2023), dinyatakan bahwa el nino di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada kuartal II/2023 sampai dengan kuartal III/2023 akan berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan.
Hal ini terkonfirmasi dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Juli 2023 sebanyak 63% zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau dan diprakirakan puncak el nino terjadi pada Oktober—November 2023.
Kekeringan ekstrem di Asia telah direspons oleh kebijakan proteksi perdagangan komoditas pangan internasional.
Sebagai contoh, laporan International Food Policy Research Institute (IFPRI), pada Juli 2023, India mengumumkan pembatasan ekspor beras untuk mengantisipasi kenaikan harga beras domestik yang mencapai lebih dari 30% sejak Oktober 2022.
Pengurangan pasokan beras dari India meningkatkan risiko kenaikan harga beras di seluruh negara konsumen utama termasuk Indonesia mengingat India mempunyai andil 40% dalam perdagangan beras dunia.
STRATEGI
Kombinasi kebijakan proteksionisme ekspor-impor bahan pangan dan cuaca ekstrem akan mendorong meningkatkannya harga pangan dunia. Hal ini terkonfirmasi dari The FAO Food Price Index (FFPI) pada Juli 2023, indeks rata-rata harga pangan internasional meningkat menjadi 123,9 lebih tinggi dibanding Juni 2023 yang hanya 122,40.
Diperlukan upaya bersama untuk mengantisipasi inflasi yang bersumber dari gangguan alam dan kebijakan proteksi ekspor-impor pangan.
Dalam pelaksanaannya, TPIP/TPID harus memperkuat strategi 4K dalam pengendalian harga antara lain, menjaga keterjangkauan, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
Selain itu, strategi jangka pendek yang perlu disiapkan saat ini adalah integrasi data neraca pangan daerah sebagai early warning system adanya supply shock komoditas pangan antardaerah.
Neraca pangan yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.
Implementasi KAD dibutuhkan dukungan infrastruktur transportasi yang memadai untuk memastikan kecepatan dan ketepatan distribusi bahan makanan di seluruh wilayah Indonesia.
Selanjutnya, untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan, dalam jangka panjang diperlukan upaya untuk mendiversifikasi bahan pangan sehingga konsumsi masyarakat tidak bertumpu pada satu atau dua komoditas pangan saja.
Sebagaimana pepatah barat ‘don’t put all your eggs in one basket’, kebijakan diversifikasi pangan menjadi strategis, untuk mengurangi risiko terganggunya stabilitas harga keseluruhan yang dipicu ketergantungan pada komoditas pangan tertentu dengan porsi konsumsi yang sangat besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
