Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bulog Ogah Sebut Negara Mitra Impor, Mafia Beras Bisa Cawe-Cawe

Bulog menyebut ada mafia beras yang berisiko mengambil keuntungan dari rencana Indonesia melakukan impor beras.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, (kiri) dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam acara Pengecekan Stok Beras SPHP di Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Pada Jumat (8/9/2023)./ BISNIS - Lorenzo A. Mahardhika
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, (kiri) dan Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi dalam acara Pengecekan Stok Beras SPHP di Lotte Grosir Pasar Rebo, Jakarta Pada Jumat (8/9/2023)./ BISNIS - Lorenzo A. Mahardhika

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso enggan menyebut negara mitra untuk melakukan impor beras karena ada risiko campur tangan mafia beras.

Sebagai informasi, Bulog telah mendatangkan 1,6 juta ton beras dari total penugasan 2 juta ton pada tahun ini. Dengan demikian, sisa kuota impor beras pada 2023 adalah sebanyak 400.000 ton.

Budi memaparkan, perusahaan membuka komunikasi seluas-luasnya kepada calon negara mitra impor. Meski demikian, dirinya enggan menyebut negara mana saja yang saat ini menjadi mitra potensial untuk Indonesia.

Dia mengatakan, keengganan tersebut berdasar dari adanya risiko manipulasi harga yang dilakukan oleh mafia beras atau oknum-oknum di luar negeri saat Indonesia hendak mengimpor beras.

Kendati demikian, Budi memastikan proses penjajakan dengan sejumlah negara masih terus berlangsung hingga saat ini. Dia mengatakan, perusahaan akan memperhatikan beberapa aspek sebelum mengimpor beras, di antaranya harga, kualitas, kecepatan pengiriman, dan juga kesepakatan jumlah impor.

"Sekarang saya diam saja, karena jaringan internasional jangankan di negara sendiri, di luar negeri pun juga ada mafianya," katanya Budi saat melakukan pengecekan stok beras SPHP di Lotte Grosir Pasar Rebo, Jumat (8/9/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyebut impor beras dari Kamboja belum pasti. Menurutnya, Bulog masih melakukan penjajakan dan belum ada kesepakatan dengan negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menyatakan minat Indonesia untuk melakukan impor beras 250.000 ton dari Kamboja.

"Masih dijajaki, importasi kan enggak langsung impor," kata Arief.

Menurut Arief, rencana impor beras dari Kamboja tersebut baru sekadar nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Kamboja. Namun, untuk realisasinya dilakukan secara business to business (B2B).

Di sisi lain, Bulog juga perlu memastikan beras asal Kamboja sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Mulai dari kualitas, harga dan ketersediaan beras di Kamboja. Menurut Arief, Bulog juga akan melakukan penawaran harga terlebih dahulu kepada eksportir beras di Kamboja.

"Kalau harganya di atas Thailand, dan Vietnam mau beli enggak? Ini perlu kesesuain di Bulog kan ada mekanisme bidding [menawar harga], artinya akan cari harga yang terbaik dengan spesifikasi yang telah ditentukan," ujar Arief.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper