Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan China sebagai salah satu calon mitra dalam proyek perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya, Jawa Timur.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan di Stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Rabu (6/9/2023).
Luhut memaparkan, pihak China menyatakan ketertarikannya untuk terlibat dalam proyek perpanjangan kereta cepat hingga ke Surabaya.
Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan untuk merancang studi kelayakan terkait perpanjangan kereta cepat ini.
Menurutnya, pemerintah Indonesia akan mempertimbangkan China sebagai salah satu mitra kerja potensial untuk proyek ini. Hal tersebut mengingat pengalaman China dalam bidang kereta cepat yang sangat luas.
"Mereka juga senang kalau mereka bisa ikut terlibat, ke depannya akan kami lihat. Tetapi dengan pengalaman mereka sudah membangun 41.000 km lintasan untuk kereta cepat saya kira perlu dipertimbangkan," kata Luhut, Rabu (6/9/2023).
Baca Juga
Adapun, Luhut melakukan uji coba kereta cepat bersama dengan Perdana Menteri China Li Qiang pada hari ini. Luhut mengatakan, perjalanan dengan kereta cepat dirasa sangat mulus dan tanpa gangguan.
Dia mengatakan, perjalanan dari Stasiun Halim ke Stasiun Karawang ditempuh dalam kurang dari 15 menit dengan kecepatan 340 km/jam. Dia juga menyebut PM Li Qiang sangat senang dengan hasil uji coba kereta cepat hari ini.
"Tadi kami mencobanya sampai ke Karawang hanya 11 menit dan kecepatannya 340 km/jam," kata Luhut.
Sebelumnya, Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian dan Angkutan Antarkota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Aditya Dwi Laksana mengatakan, perlu ada perencanaan yang lebih matang jika pemerintah memang berniat untuk memperpanjang proyek kereta cepat ini hingga Surabaya. Aditya menuturkan, proses pembangunan kereta cepat sampai Surabaya tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru seperti proyek KCJB.
Dia menjelaskan, proses perpanjangan proyek kereta cepat harus digarap dengan time frame yang jelas dan kajian yang optimal. Aditya mengatakan, terdapat beberapa proses yang harus dilakukan sebelum pemerintah dapat melakukan konstruksi proyek kereta cepat fase kedua.
Pertama, adalah studi kelayakan atau feasibility study. Aditya menuturkan, studi kelayakan pada proyek perkeretaapian pada umumnya akan memakan waktu sekitar 1 tahun.
Setelah itu, proyek akan memasuki tahap penyusunan basic engineering design (BED) yang rata-rata memakan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun.
Kedua, pemerintah juga harus membuat beberapa kajian-kajian terkait lainnya seperti analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dampak lalu lintas, mitigasi bencana, topografi, hingga proyeksi permintaan (demand forecast).
Ketiga, pemerintah dan pihak terkait lainnya juga wajib merancang skema pembiayaan yang tepat.
Aditya mengatakan, skema pembiayaan ini terutama penting untuk perpanjangan kereta cepat agar kasus cost overrun pada KCJB tidak terulang lagi.
“Kalau itu semua sudah rampung, menurut saya pengerjaan proyek sebaiknya menggunakan time frame yang realistis saja. Tidak usah seperti KCJB, yang dari awal ditargetkan selesai 2019, kemudian mundur beberapa kali sampai ke 2023,” jelas Aditya.
