Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI), menteri kabinet, hingga kepala daerah untuk bersinergi memerangi inflasi di tengah situasi super El Nino yang saat ini melanda berbagai belahan dunia.
Presiden Jokowi menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Instruksi tersebut disampaikan Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan di Istana Negara, Kamis (31/8/2023).
"Presiden Jokowi menegaskan bahwa kita harus menjaga terhadap tantangan super El Nino ke depan dan cadangan pangan pemerintah, baik itu di pusat dan juga bahwa presiden mengingatkan daerah juga untuk menjaga cadangan dan neraca di daerah masing-masing dan saat sekarang salah satu yang menjadi kritis adalah terkait dengan beras," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Istana, Kamis (31/8/2023).
Dalam rakornas, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi juga mengintruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan.
Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu ton sudah di gudang. Sementara sisanya dalam perjalanan.
Baca Juga
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah telah menerapkan beberapa untuk menjaga inflasi di daerah. Pasalnya, Presiden Jokowi memberikan arahan pada menteri kabinet untuk menangani inflasi seperti yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid - 19.
“Arahan yang diberikan harus intens, detail dan terpetakan. Dengan dasar itu kita bekerja sama di tingkat pusat ini memanfaatkan jejaring BPS karena BPS memiliki jejaring semua kabupaten kota. Biasanya survei sebelum sekali kita minta seminggu sekali jadi namanya proxy inflasi tiap minggu," kata Tito.
Dengan data itu, mantan Kapolri tersebut mengatakan Kemendagri bisa mengetahui letak pasti wilayah mana yang memiliki inflasi tinggi dan rendah sehingga bisa dilakukan diagnosa dengan tepat.
Menurutnya, kebijakan tersebut sudah dilakukan pihaknya sejak September 2023. Kemendagri juga sudah memiliki 10 daerah dengan tingkat inflasi tertinggi maupun 10 daerah tingkat terendah yang nantinya akan disampaikan antar daerah supaya bisa menimbulkan iklim yang kompetitif antar daerah.
Selain itu, wilayah dengan prestasi inflasi terbaik akan diberikan hadiah dalam bentuk dana insentif daerah dari Kementerian Keuangan
Kemenadri juga memberikan stick bagi penjabat daerah yang jumlahnya 101 orang dan tahun ini 170 orang.
“Saya sudah sampaikan kalau 3 kali berturut-turut di atas nasional penjabat ganti, dan untuk teman yang definitif akan saya bacakan terus dan saya undang media supaya elektabilitas turun. Jadi ada stick and carrot-nya," ujar Mendagri.
