Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut jumlah subsidi yang diberikan untuk tarif LRT Jabodebek mencapai Rp66 miliar hingga akhir 2023 mendatang.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan, pemerintah akan memberlakukan dua skema tarif promo untuk LRT Jabodebek yang akan mulai berlaku sejak moda transportasi ini diresmikan pada hari ini, Senin (28/8/2023).
Pemberian tarif promo ini menggunakan subsidi dari pemerintah menggunakan skema Kewajiban Pelayanan Publik atau Public Service Obligation (PSO).
“Besaran PSO yang diberikan untuk subsidi tarif dari mulai beroperasi sampai dengan akhir tahun 2023 yaitu sebesar Rp66 Miliar. Jumlah ini di luar pemberian subsidi untuk prasarana,” kata Adita dalam keterangan resminya, Senin (28/8/2023).
Adapun secara rinci tarif promo pertama yang diberikan pada masyarakat adalah diskon sebesar 78 persen yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai akhir September 2023.
Adita menjelaskan, tarif promo ini diberikan dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke 78 sekaligus untuk memperkenalkan LRT Jabodebek kepada masyarakat.
Baca Juga
"Melalui pemberian tarif promo ini, diharapkan akan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan angkutan massal ketimbang kendaraan pribadi,” Kata Adita.
Selain tarif flat Rp5.000, skema selanjutnya yang disiapkan yaitu pengenaan tarif maksimal Rp20.000 untuk jarak terjauh dan di bawah Rp20.000 untuk selain jarak terjauh. Skema tarif ini mulai diberlakukan pada awal Oktober 2023 sampai akhir Februari 2024.
Sebagai informasi, tarif LRT Jabodebek sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 Tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.
Berdasarkan regulasi ini, tarif dasar LRT Jabodebek ditetapkan mulai Rp5.000 untuk 1 km pertama, dan mengalami penambahan sebesar Rp700 per Km selanjutnya.
Pemerintah memberikan subsidi PSO dengan membiayai selisih dari biaya yang diusulkan oleh operator LRT Jabodebek, agar biayanya lebih terjangkau bagi masyarakat banyak.
Tarif yang telah ditetapkan ini telah dikaji tim independen Polar UI dan PWC bersama Operator maupun Kementerian Perhubungan.
