Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berharap pemerintah tetap memperhatikan kondisi kesehatan buruh usai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi PNS di Jakarta.
Ketua KSPI Said Iqbal menyebut, dampak kesehatan dari polusi udara yang memburuk bukan hanya berisiko terhadap karyawan kantor, tetapi juga para buruh di pabrik. Oleh karena itu, sejumlah tuntutan yang dilayangkan kepada pemerintah untuk memperhatikan hak sehat para buruh.
"Kami tidak setuju kalau WFH hanya berlaku bagi karyawan kantoran," ujar Said dalam konferensi pers secara virtual, Senin (21/8/2023).
Adapun sejumlah tuntutan hak buruh menyusul aturan WFH para PNS dan karyawan kantoran yakni penyesuaian waktu kerja para buruh pabrik; pengadaan pengecekan kesehatan (medical check up) buruh secara berkala; hingga penyediaan masker oleh perusahaan. Musababnya, Iqbal menilai bahwa buruh pabrik menjadi pihak yang paling rentan terhadap polusi udara. Alih-alih karyawan kantoran yang bermobil.
"Kebijakan WFH juga harus berlaku di pabrik. Karena enggak mungkin pabrik diliburkan total. Jadi misalnya shift 1 libur [WFH] shift 2 masuk, dan sebaliknya," jelas Iqbal.
Kendati demikian, Iqbal menerapkan bahwa konsep penyesuaian waktu kerja dan WFH bergilir di kalangan buruh harus bebas dari pemotongan upah oleh perusahaan. Menurutnya, tidak ada dasar pemotongan upah dalam penerapan WFH bagi karyawan.
Baca Juga
"Kami akan gugat pidana si pengusaha dan Pj Gubernur bilamana ditemukan WFH dipotong upah," ucapnya.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Senin (21/8/2023), Penerapan aturan WFH telah dilakukan kepada 50 persen PNS di Jakarta. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono resmi mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan 50 persen PNS bekerja dari rumah (WFH).
Joko mengatakan aturan wajib WFH tersebut dilakukan sebagai upaya menurunkan tingkat pencemaran udara di Jakarta yang belakangan ini memburuk, hingga persiapan menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke-43.
Adapun aturan WFH bagi PNS tersebut berlaku mulai hari ini 21 Agustus 2023 sampai 21 Oktober 2023. Sementara pada pelaksanaan KTT Asean yang berlangsung pada 4-7 September 2023 jumlah PNS yang akan bekerja dari rumah paling banyak 75 persen.
