Bisnis.com, JAKARTA – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) telah mendorong penyelesaian 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi Rp55 triliun hingga Semester I/2023.
Ketua Umum KPPIP Wahyu Utomo menjelaskan perkembangan status PSN hingga Semester I/2023 telah sesuai dengan Permenko 21/2022, yakni mendorong penyelesaian 5 proyek dengan total nilai investasi Rp55 triliun.
“Dengan rincian yakni Jalan Tol Cibitung-Cilincing, Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Kawasan Industri Pulau Obi, Bendungan Tamblang, hingga Jalan Tol Cileunyi-Sumedang–Dawuan,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (17/8/2023).
Sementara itu, apabila dihitung secara akumulasi sejak 2016 hingga 2023, sebanyak 158 PSN telah selesai dan beroperasi dengan total nilai investasi sebesar Rp1.102,7 triliun. Kemudian sebanyak 30 proyek dan 9 program telah beroperasi sebagian atau senilai Rp2.721 triliun, lalu sebanyak 71 proyek dalam tahap konstruksi senilai Rp 1.177 triliun.
Selanjutnya sebanyak 4 proyek dalam tahap transaksi senilai Rp330 triliun dan 47 proyek dan 3 program dalam tahap penyiapan senilai Rp1.256 triliun.
Wahyu menuturkan berdasarkan hasil monitoring bersama dan yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo pada bulan September 2022, ditargetkan terdapat 30 proyek yang dapat selesai pada 2023 dan 31 proyek yang selesai pada 2024.
Baca Juga
Wahyu juga menegaskan zesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat Internal bulan September 2022 supaya memprioritaskan pembangunan PSN yang dapat diselesaikan paling lambat Semester I/2024 serta memastikan waktu penyelesaian PSN yang telah transaksi atau sedang dalam tahap konstruksi tetapi tidak dapat diselesaikan pada 2024.
Hal ini untuk mendapatkan kepastian terkait dengan pembiayaan, pengadaan tanah, dan perizinan.
"Untuk mendukung target tersebut, KPPIP akan berfokus pada percepatan debottlenecking isu yang berkaitan dengan, pengadaan tanah, perizinan, dan koordinasi di lapangan dengan seluruh stakeholder," imbuhnya.
Ke-depannya pemerintah juga akan terus mengembangkan skema pembiayaan alternatif dan sumber pembiayaan lain yang dapat diterapkan untuk mendukung realisasi percepatan pembangunan Indonesia.
